Fraksi PKS Bersama NasDem Bontang Apresiasi Kinerja Pemerintah, Tapi Soroti Realisasi Belanja Tak Terduga Hanya 16,56 Persen

BONTANG — Fraksi PKS bersama NasDem DPRD Bontang mengapresiasi kinerja Pemkot Bontang terhadap meningkatnya pendapatan daerah.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Fraksi PKS bersama NasDem, Muhammad Sahib, dalam pertemuan mereka dengan Pemkot Bontang ihwal Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024, Selasa 10 Juni 2025.

Baca Juga: DPRD Bontang Lakukan Sidak Proyek Penanganan Longsor, Amir Tosina: Keseriusan Para Kontraktor Mana..?

Fraksi memberikan alasan mengapa mereka mengapresiasi pemerintah. Sebab capaian pendapatan daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2,81 triliun lebih atau sekitar 101,33%.

“Kemudian kinerja PAD yang mencapai Rp111 miliar, sekitar 28%.  Ini patut diapresiasi. Terutama pada kategori lain-lain PAD yang sah, yang mencapai 395,68%,” ucap Ibe, sapaan akrabnya.

Jauh dari Kemandirian Fiskal

Pun demikian, Ibe menerangkan, dominasi pendapatan dari transfer pusat menunjukkan bahwa struktur fiskal daerah masih belum cukup mandiri.

Untuk itu Pemkot Bontang perlu meningkatkan inovasi kebijakan, ekstensifikasi sumber PAD agar ketergantungan fiskal terhadap pusat dapat dikurangi.

Catatan Belanja Daerah

Ibe menambahkan Fraksi PKS bersama NasDem mencermati realisasi belanja mencapai 92,74% dari anggaran yang ditetapkan.

Namun, ada beberapa hal yang menjadi perhatian mereka, antara lain:

1. Belanja modal

Belanja modal terealisasi hanya 90,75%, terutama belanja tanah yang hanya 8,44%.

Hal ini, kata Ibe, menunjukkan kelemahan pada perencanaan atau kendala teknis administratif, evaluasi dan penguatan sistem.

“Jadi, perencanaan sangat dibutuhkan agar program prioritas tidak terhambat,” tegasnya.

2. Belanja tak terduga

Politisi NasDem itu menambahkan, belanja ini hanya terealisasi sebesar 16,56%. Padahal sangat penting dalam situasi darurat.

Sehingga, mereka meminta agar mekanisme pencairan dan respons instansi terkait perlu dievaluasi dan diperbaiki lagi.

3. Pembiayaan dan SILPA

Dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp581,51 miliar dan SILPA sebesar 282,15 miliar, Fraksi pun melayangkan beberapa catatan:

Pertama, peninjauan ulang terhadap perencanaan kegiatan dan program. Kedua, penegakan disiplin pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu.

Ketiga, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan oleh setiap perangkat daerah.

“Besarnya SILPA ini mencerminkan masih adanya kelemahan dan realisasi program bukan semata-mata karena efisiensi,” tandas Ibe.

4. Kinerja keuangan dan aset daerah.

Surplus operasional sebesar Rp135,09 miliar. Menunjukkan efisiensi anggaran.

Namun, perlu dilihat juga apakah efisiensi berdampak positif terhadap layanan ke masyarakat.

Aset daerah meningkat sebesar 2,05% menjadi 6,6 triliun, yang mengidentifikasikan investasi publik yang terus berjalan.

“Tapi, pengelolaan aset harus semakin akuntabel dan fungsional untuk kepentingan masyarakat luas,” jelasnya.

4 Catatan Penting Fraksi

Fraksi PKS dan Nasdem mendukung Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 untuk dibahas lebih lanjut dalam forum-forum DPRD. Namun, Fraksi memberikan beberapa catatan penting.

1. Perlu peningkatan kualitas belanja publik khususnya belanja modal dan belanja sosial.
2. Peningkatan penilaian fiskal melalui inovasi PAD.
3. Perbaikan sistem perencanaan dan realisasi kegiatan agar silpa tidak terlalu besar.
4. Penguatan tata kelola aset daerah secara produktif dan berkelanjutan.

“Demikian pandangan umum ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen Fraksi untuk terus mengawal tata kelola keuangan yang sehat, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (adv)