BONTANG — Pemerintah Kota Bontang terus mempercepat tahapan pembangunan Sekolah Rakyat yang masuk dalam Program Strategis Nasional (ProSN).
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat kerja lanjutan bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Wali Kota Bontang, Senin (13/04/2026).
Rapat dipimpin Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, didampingi Wakil Wali Kota Agus Haris. Sejumlah organisasi perangkat daerah terkait turut hadir untuk memastikan seluruh proses persiapan pembangunan berjalan sesuai jadwal.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menyoroti berbagai aspek penting mulai dari kesiapan administrasi, pematangan lahan, hingga penyediaan sarana penunjang.
Salah satu agenda yang menjadi prioritas ialah penyelesaian pemecahan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang ditargetkan selesai pada Mei 2026.
Pemkot Bontang juga akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum guna memperoleh dokumen Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar teknis pembangunan Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dijadwalkan mulai melakukan pematangan lahan pada pertengahan April hingga 21 April 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian penting agar proses pembangunan fisik dapat segera dimulai.
Dari sisi perizinan lingkungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DSPM) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diberi tugas menuntaskan dokumen UKL, UPL, dan SPPL dalam waktu dua minggu.
Persiapan lainnya juga menyangkut kelengkapan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin).
Penyusunannya akan dilakukan DSPM dengan dukungan Dinas Perhubungan (Dishub) serta melibatkan tenaga ahli bersertifikat agar seluruh persyaratan teknis terpenuhi.
Selain itu, pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) turut dipercepat melalui koordinasi antara DSPM dan PUPR.
Pemerintah berharap seluruh tahapan administrasi dapat selesai sebelum proses pembangunan memasuki tahap utama.
Tak hanya fokus pada bangunan utama, pemerintah juga mulai menyiapkan kebutuhan utilitas di kawasan Sekolah Rakyat.
Koordinasi dilakukan dengan PLN untuk penentuan titik gardu listrik, sedangkan penyediaan air bersih dibahas bersama PDAM.
Di bidang teknologi dan komunikasi, Pemkot Bontang juga menggandeng Telkom untuk menghadirkan jaringan internet berkecepatan tinggi hingga 200 Mbps guna mendukung aktivitas belajar mengajar nantinya.
Rapat tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pelaporan progres pembangunan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari Program Strategis Nasional.
Pemerintah daerah diminta menyusun poin-poin perkembangan pembangunan secara berkala agar seluruh tahapan dapat terpantau dengan baik.
Melalui langkah percepatan ini, Pemerintah Kota Bontang berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi dan menjadi fasilitas pendidikan yang mampu memperluas akses belajar bagi masyarakat. (Adv)
