KALTIM — Partai Golkar mengingatkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud agar merumuskan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat di tengah polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menegaskan, setiap kebijakan pemerintah daerah harus diukur berdasarkan situasi rakyat, bukan kepentingan pribadi pejabat.
“Dari penjelasan Gubernur memang anggaran ini diketok tahun 2024, tetapi untuk mobil dengan spek seperti itu harus inden. Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan Pulau Jawa. Tapi apa pun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi,” ucap Sarmuji mengutip kompas, Jumat (27/2/2026).
Sarmuji mengatakan bahwa DPP Golkar telah berkomunikasi secara langsung dengan Rudy Mas’ud untuk menyampaikan hal tersebut.
Dalam komunikasi itu, Golkar meminta agar kebijakan yang diambil lebih mendengarkan suara publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” ujarnya.
“Ya, kami saling mengingatkan,” sambungnya. Kepada DPP Golkar, lanjut Sarmuji.
Rudy mengaku masih menggunakan mobil pribadi untuk menunjang kegiatan operasional sebagai gubernur.
Menurut Sarmuji, langkah itu lebih tepat dalam situasi saat ini, meskipun secara aturan kepala daerah berhak mendapatkan kendaraan dinas.
“Gubernur juga menjelaskan hingga saat ini masih memakai mobil pribadi sebagai mobil dinas. Saya menyampaikan, itu lebih baik meskipun pada dasarnya gubernur berhak mendapatkan mobil dinas,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp 8,5 miliar menjadi sorotan publik karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Rudy Mas’ud menegaskan dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Kaltim untuk operasional di daerah dan masih memakai mobil pribadi.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ucap Rudy.
Dia menjelaskan kendaraan dinas tersebut saat ini berada di Jakarta dan akan digunakan untuk agenda yang bersifat nasional maupun internasional.
Menurut dia, posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat daerah itu kerap menerima kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara sehingga membutuhkan fasilitas yang representatif.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” kata Rudy.
Dia juga menilai kepala daerah perlu menggunakan kendaraan yang layak sebagai bagian dari upaya menjaga citra daerah.
“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” tandasnya. (Agu)
