Daerah
More
BONTANG, katakaltim.com — Calon Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan aksesibilitas pendidikan di Kota Bontang masih terbilang rendah.
Padahal, gemuknya APBD murni yang mencapai Rp2,8 triliun sudah bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang baik di Kota Bontang.
Baca Juga: 
BPN Terangkan Kawasan Industri Bisa Pemerintah Kelola, Agus Haris: Aduh Semakin Sedih Rasanya
Kalau dihitung-hitung, 20 persen dari APBD murni Bontang yang mencapai Rp2,8 triliun, menyentuh angkah Rp560 miliar yang wajib dikeluarkan pemerintah.
Apalagi, perubahan APBD Bontang saat ini mencapai Rp3,3 triliun, maka uang yang harus keluar untuk pendidikan sebesar Rp660 miliar.
"Dengan porsi sebesar itu ternyata masih banyak yang perlu kita benahi," kata Agus Haris kepada Katakaltim, Rabu (16/10/2024) usai menggelar sosialisasi di hadapan ratusan guru swasta Kota Bontang.
Dengan anggaran besar ini, Agus Haris punya niat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bontang. Katanya, ada 3 aspek yang tidak boleh luput dari program dan strategi kepala daerah.
Pertama, adalah kesejahteraan guru swasta. Sebagai mantan guru, Agus Haris menyebut uang yang didapatkan guru di Kota Bontang jauh dari harapan mereka.
“Kalau kita hitung, pendapatan dari sekolahnya kan jauh dari upah minimum provinsi," bebernya.
Kedua, Agus Harus menilai pemerintah masih kurang memperhatikan guru yang mengajar siswa berkebutuhan khusus (difabel).
Padahal anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Bontang tidak sedikit. Karena itu dia berjanji akan memperhatikan masalah ini jika diberi amanah bersama Neni memimpin Kota Bontang.
"Padahal banyak anak-anak kita di Bontang yang berkebutuhan khsusus. Jadi Insya Allah, jika kami terpilih, akan siapkan guru-guru yang dapat mentransfer ilmu kepada siswa berkebutuhan khusus," janji dia.
Agus Haris lebih jauh menambahkan, bakal mengadakan pelatihan kepada para guru yang mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus. “Supaya ketika di sekolah, sudah ada pihak yang menangani secara khusus.”
Ketiga, yang menurut Agus Haris perlu dibenahi, adalah sarana dan prasarana sekolah swasta. Mengingat sekolah swasta di Kota Bontang lebih banyak ketimbang sekolah negeri.
Artinya, jika sekolah swasta lebih banyak, justru akan tidak benar jika dinomorduakan oleh pemerintah.
"Di Kota Bontang ini lebih banyak sekolah swasta daripada sekolah negeri. Artinya yang mempersiapkan pondasi sumber daya anak-anak kita ini, 60 persen ada di sekolah swasta," terangnya.
Untuk itu, masih kata Agus Haris, pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak para pelajar dan pengajar di Kota Bontang.
"Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik, sementara kewajiban negara hadir memberikan kesetaraan kepada guru-guru," tegasnya.
Politisi Gerindra itu juga membeberkan, ada guru swasta yang sempat meminta kepada dia agar mereka mendapatkan insentif.
"Soal NUPTK dan Masa Kerja, kami bilang akan kita rubah supaya itu mudah. Yang penting mereka itu diakui oleh yayasan," tukasnya.
Lebih jauh, Agus Haris menandaskan, bukan lagi waktunya untuk mempersulit tenaga pendidik, lantaran meraka merupakan bagian penting di bangsa ini. Mereka adalah pencetak generasi untuk masa depan bangsa ini.
"Jadi, bagi saya, tidak ada alasan bagi negera untuk mempersulit kesejahteraan para guru. Mereka adalah individu-individu yang mulia, untuk mengejawantahkan etika dan kemanusiaan,” imbuhnya. (*)
