KALTIM — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim telusuri pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda, setelah muncul banyak keluhan warga mengenai kesulitan memperoleh kamar rawat inap.
Pun laporan publik menyebutkan rumah sakit kerap menyatakan kamar penuh, hasil pemeriksaan justru menunjukkan masih ada tempat tidur kosong.
Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, menuturkan pihaknya menerima sejumlah aduan pasien yang sudah lama menunggu, namun tidak juga mendapat ruang rawat.
Situasi itu menimbulkan dugaan adanya ketidakterbukaan dalam sistem informasi ketersediaan atau monopoli kamar di RSUD AWS.
"Arahan Pak Gubernur (Rudy Mas’ud) jelas, banyak keluhan masyarakat masuk karena sulit dapat kamar di RSUD AWS. Katanya penuh, tapi setelah ditelusuri, ternyata masih ada yang kosong," ungkap Jaya, Rabu 15 Oktober.
Menurut Jaya, persoalan tersebut juga terkonfirmasi dari pengalaman Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang menerima laporan serupa dari timnya.
Salah satu pasien bahkan dikabarkan sempat ditolak dengan alasan kamar penuh, namun setelah dikonfirmasi langsung oleh pihak Wagub, ruang rawat tiba-tiba tersedia.
"Pak Wagub sampai heran. Awalnya dibilang penuh, tapi begitu dikomunikasikan, langsung bisa dapat kamar. Nah, ini yang membuat kami perlu mengecek ulang, apakah benar ruangannya penuh atau ada kesalahan informasi di lapangan," jelasnya.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Dinkes Kaltim akan mengundang jajaran manajemen RSUD AWS dalam rapat evaluasi internal pada pekan ini.
Fokus pembahasan meliputi sistem pelaporan tempat tidur dan tata kelola pelayanan pasien, terutama bagi pengguna program Jaminan Kesehatan Gratis (Gratispol).
"Kalau memang ruangannya rusak atau tidak layak, segera diperbaiki. Tapi kalau masih bisa digunakan, jangan ditutup-tutupi. Jangan sampai masyarakat jadi korban hanya karena komunikasi di internal rumah sakit tidak berjalan," tegas Jaya.
Ia menambahkan, RSUD AWS merupakan rumah sakit rujukan utama milik Pemprov Kaltim yang mendapatkan dukungan besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Karena itu, prinsip transparansi dan mutu pelayanan wajib dijaga. “Subsidi dari pemerintah itu besar sekali. Jadi, tidak ada alasan pelayanan tidak maksimal. BLUD juga punya fleksibilitas anggaran untuk memperbaiki sarana jika memang dibutuhkan," tuturnya.
Jaya menegaskan sektor kesehatan merupakan layanan publik yang tidak boleh memunculkan diskriminasi, terlebih bagi masyarakat peserta program kesehatan gratis pemerintah.
"Kami tidak boleh main-main dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Program Gratispol ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga," ucapnya.
Sebagai langkah antisipasi, Dinkes Kaltim juga menyiapkan opsi penanganan darurat jika kapasitas RSUD AWS tidak mencukupi.
Salah satu alternatif yang tengah dipertimbangkan yakni penggunaan Hotel Atlet di kawasan Gelora Kadrie Oening, Sempaja, sebagai ruang rawat tambahan.
"Kita akan koordinasi dengan Dispora untuk membuka kerja sama pemanfaatan Hotel Atlet sebagai ruang perawatan sementara. Ini langkah darurat kalau memang kapasitas RSUD AWS tidak mencukupi," tutupnya. (Ali)
