Kutim — Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menduduki posisi empat daerah dengan angka kemiskinan tertinggi se-Kaltim.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Noviari Noor mengungkapkan, kendala percepatan penanggulangan kemiskinan akibat minimnya data valid dari masyarakat.
"Sementara untuk menyasar kemiskinan itu kan berdasarkan data," ucapnya saat ditemui katakaltim usai hadiri Rapat Kordinasi Penganggulangan Kemiskinan Daerah Kutim, di Gedung Serba Guna, Senin (5/7).
Baca Juga: Bappeda Kutim Sampaikan Pentingnya Sinkronisasi RPJMD dengan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih
Noviari menjelaskan, saat ini pemerintah tengah mengupayakan validasi dan verifikasi data, "Karena bisa jadi selama ini yang dikatakan miskin itu tidak miskin, sementara yang betul-betul miskin itu tidak masuk di situ," ungkapnya.
Baca Juga: Pemkab Kutim Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di Akhir Tahun 2024
Katanya pendataan tersebut tengah digaalakkan Dinas Sosial (Dinsos) Kutim sejak awal Tahun. "Dari 146 desa di Kutim, sudah terlaksana di lebih dari 120 desa," jelasnya.
Selain masalah data, kendala penurunan angka kemiskinan di Kutim karena jangkauan wilayah administrasi yang cukup luas.
“Jadi kendalanya di situ kenapa kita kesulitan mensasar masyarakat," jelasnya.
Lebih lanjut dia menegaskan bahwa anggaran bukan jadi masalah dalam penanganan kemiskinan di Kutim, namun minimnya kordinasi antar stekolder.
"Makanya kita perkuat kordinasi di semua stekolder, karena masing-masing memiliki tugas dan fungsi masing-masing," tandasnya. (*)