KALTIM — Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, blak-blakan soal tidak adanya pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk dari aktivitas ship to ship (STS) di Banua Etam.
“Saya bicara apa adanya. Soal PAD nol dari aktivitas STS di Muara Berau dan Muara Jawa,” ucap Hasanuddin Mas’ud dalam keterangannya usai rapat bersama berbagai pejabat penting di Kaltim, Selasa 30 Juni 2026.
Bayangkan, kata dia, ratusan tongkang hilir mudik setiap bulan. Nilainya bahkan mencapai ratusan miliar. Tapi, pada kenyataannya, Kaltim tidak mendapatkan apa-apa.
“Ini sudah puluhan tahun dibiarkan, dan menurut saya ini juga berlaku untuk eksplorasi migas lepas pantai yang jelas-jelas masuk wilayah hukum Kaltim tapi kontribusinya ke daerah nol,” tegasnya.
Rakyat Rugi
Selain persoalan PAD, politisi Golkar itu juga menanggapi aspek keselamatan pelayaran di Sungai Mahakam.
Pasalnya, sejak 2019 sudah terjadi hampir 90 insiden kapal menabrak pilar jembatan, yang itu diduga berkaitan dengan praktik illegal mooring atau tambat kapal secara ilegal.
“Kalau ini terus dibiarkan, bukan cuma infrastruktur yang taruhannya, tapi nyawa orang banyak,” tegas Hamas, sapaannya.
Di lain sisi, kata Hamas, ada keluhan dari nelayan yang mengaku semakin sulit memperoleh hasil tangkapan.
Keberadaan kapal-kapal STS dengan pencahayaan yang terang membuat ikan berkumpul di sekitar area tersebut.
Sementara para nelayan tidak diperbolehkan memasuki kawasan operasi.
“Nah mereka sudah mengadu ke DPRD, dan ini bukan cuma data di atas kertas. Ini soal hidup masyarakat kita sehari-hari yang harus kita bela,” tandasnya.
Akan Buat Pansus
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengkaji dugaan kebocoran PAD dari aktivitas STS serta berbagai dampak yang ditimbulkan.
Ia menegaskan DPRD akan mengawal persoalan tersebut hingga ke pemerintah pusat dan aparat penegak hukum apabila diperlukan.
“Kita akan bentuk pansus. Kami akan kawal soal kebocoran PAD ini sampai tuntas, sampai ke Kejagung dan Kapolri kalau perlu,” tegasnya.
“Bukan untuk cari ribut. Tapi karena kekayaan alam Kaltim harus kembali ke rakyatnya buat jalan, sekolah, puskesmas yang masih kurang ruang kelasnya. Kita nggak boleh jadi penonton di tanah sendiri,” pungkasnya. (Agung)
