KUTIM — Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, minta pihak terkait melakukan pendataan secara akurat terhadap warga miskin, terutama mereka yang miskin ekstrem.
Dia mendesak agar seluruh Ketua RT di Kutim aktif turun langsung memantau kondisi warga di lingkungan masing-masing.
“Kita minta RT benar-benar mendata warganya. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mampu membeli pangan sendiri tapi luput dari pendataan,” ucap Jimmi baru-baru ini.
Jangan sampai, tegas Jimmi, masih ada warga tidak terdata. Dampaknya ke bantuan sosial atau program penanggulangan kemiskinan.
Menurut politisi PKS itu, Ketua RT sebagai garda terdepan bagi pemerintahan di tingkat paling bawah. Mereka sangat berperan penting dalam mengidentifikasi kondisi warganya.
“Jangan sampai ada warga miskin ekstrem yang terancam kelaparan karena tidak terdata. RT yang paling tahu kondisi warganya. Saya minta RT aktif keliling, lihat langsung keadaan warga,” tegas Jimmi.
Lebih jauh dirinya menekankan bahwa tidak ada alasan pemerintah untuk tidak membantu jika memang data valid sudah dimiliki.
Maka harus bersinergi untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari program bantuan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.
“Kita ingin semua warga yang membutuhkan benar-benar diperhatikan. Jangan sampai karena alasan administratif, mereka tidak dibantu. Ini soal kemanusiaan,” tandasnya.
Menyadur BPS Kutim, pada 2024 angka kemiskinan di Kutim capai 8,81 persen, setara 37,11 ribu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
Jumlah tersebut turun ketimbang tahun sebelumnya, pun pertumbuhan ekonomi yang signifikan tidak sepenuhnya berdampak pada penurunan jumlah warga miskin. (adv)
