KUTIM — Ketua DPRD Kutim, Jimmi, minta pihak terkait mendata secara akurat warga miskin, terutama miskin ekstrem.
Dia mendesak seluruh Ketua RT aktif turun langsung memantau kondisi warga di lingkungan masing-masing.
“Kita minta RT benar-benar mendata warganya. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mampu membeli pangan sendiri tapi luput dari pendataan,” ucap Jimmi kepada awak media, Kamis 4 September 2025.
Jangan sampai, tegas Jimmi, masih ada warga tidak terdata. Dampaknya ke bantuan sosial atau program penanggulangan kemiskinan.
Menurut Jimmi, Ketua RT sebagai garda terdepan pemerintahan di tingkat paling bawah berperan penting mengidentifikasi kondisi warganya.
“Jangan sampai ada warga miskin ekstrem yang terancam kelaparan karena tidak terdata. RT yang paling tahu kondisi warganya. Saya minta RT aktif keliling, lihat langsung keadaan warga,” tegas Jimmi.
Politisi PKS itu menekankan tidak ada alasan pemerintah tidak membantu jika data valid sudah dimiliki.
Maka harus bersinergi memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari program bantuan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.
“Kita ingin semua warga yang membutuhkan benar-benar diperhatikan. Jangan sampai karena alasan administratif, mereka tidak dibantu. Ini soal kemanusiaan,” tandasnya.
Menyadur BPS Kutim, pada 2024 angka kemiskinan di Kutim capai 8,81 persen, setara 37,11 ribu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
Jumlah tersebut turun ketimbang tahun sebelumnya, pun pertumbuhan ekonomi yang signifikan tidak sepenuhnya berdampak pada penurunan jumlah warga miskin. (*)
