Kutim — Kementerian Investasi/BKPM telah menargetkan kepada Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk realisasi investasi sebesar Rp 76,02 triliun. Targetnya, Kutim dibebankan dengan nilai Rp 12,23 triliun.
Berdasarkan hasil laporan kegiatan penanaman modal/LPKM sampai pada triwulan pertama 2024, Kutim telah mencapai Rp 2,59 triliun, atau sudah raih 21,15 persen dari target Rp 12,23 triliun tersebut.
“Dan 28,74 persen dari target Renstra (rencana strategis) DPMPTSP Rp 9 triliun,” ucap kepala DPMPTSP Kutim Darsafani beberapa waktu lalu.
Namun, tingginya investasi di Kutim mencuatkan pertanyaan. Apa hubungannya investasi yang tinggi dengan tingkat kemiskinan yang juga tinggi? Begitu pertanyaan legislator Kutim, Faizal Rachman.
“Saya tidak begitu hafal berapa jumlah investasi di Kutim, itu ada di PTSP. Tapi katanya di tahun kemarin nilai investasi kita tinggi tu. Tapi tingkat pengangguran kita juga tinggi. Angka kemiskinan kita juga tinggi. Jadi pengaruhnya di mana gitu kan?,” cecar Faizal saat ditemui katakaltim, belum lama ini.
Disayangkan Faizal, dengan banyaknya investasi yang masuk ke Kutim, mestinya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Namun malah angka kemiskinan Kutim duduki peringkat empat se-Kaltim.
“Harusnya kan investasi yang masuk bisa mengurangi pengangguran, bisa mengurangi angka kemiskinan. Berarti kan kalau begitu investasi yang masuk tidak memanfaatkan tenaga lokal. Artinya tenaga kerja kita tidak terserap,” ucap Faizal.
Dia mengaku pihaknya di dewan sudah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang ketenagakerjaan. Mestinya itu ditindaklanjuti oleh pihak tarkait.
“Kita malah sudah keluarkan Perda terkait ini. Harusnya kan dijalankan oleh instansi yang bertanggungjawab. Nanti kita akan awasi,” tukas Faizal.
Sementara pihak DPM-PTSP Kutim saat dikunjungi katakaltim di kantornya pada Selasa (6/8) kemarin masih belum memberikan data terkait peningkatan investasi Kutim 3 bulan terakhir.
Diketahui tingkat kemisikinan Kutai Timur dari 10 kabupaten kota di Kaltim juga menempati posisi ke-4 tertinggi pada tahun 2023. (*)