KUTIM — Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi soroti pembangunan infrastruktur yang belum merata di setiap wilayah di Kutim.
Parahnya, beberapa akses jalan warga rusak ulah aktivitas perusahaan di ‘Kabupaten Batubara’ itu.
"Kita merasa ironis saja, kalau misalnya di daerah yang kaya ini infrastrukturnya, perusahaan swasta juga yang nikmati itu, yang merusak mereka juga," ucap Jimmi ditemui di Ruang Paripurna DPRD Kutim, Rabu 17 September 2025.
Tak hanya itu, ironi besarnya, kekayaan sumber daya alam (SDA) Kutim tidak sejalan dengan laju percepatan pembangunan.
Jika dihitung dari harga paling rendah sekalipun, kekayaan alam yang keluar dari daerah bisa menembus Rp80 triliun per tahun.
Bahkan, pada periode tertentu, harga batu bara pernah menyentuh 400 dolar per ton.
Kenyataan tersebut kontras dengan anggaran pembangunan yang kembali ke daerah.
Dengan potensi produksi batubara yang bisa mencapai ratusan juta ton per tahun ini, Jimmi menilai wajar jika daerah menaruh harapan besar agar kontribusi termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang kembali ke Kutim juga meningkat.
"Kita enggak mau berspekulasi terkait dengan nilai. Karena sebenarnya kita enggak mau membatasi. Yaa, lebih besar lebih bagus. Ya, semuanya kan perlu, masa depan yang cerah bagi pembangunan daerah kita," pungkasnya. (Cca)
