Daerah
More
BONTANG — Anggota DPRD Bontang menggelar rapat gabungan membahas kejelasan status Mahasiswa Trunajaya, Senin 16 Juni 2025, di Kantor DPRD Bontang.
Ada beberapa dewan yang hadir. Termasuk perwakilan mahasiswa dan juga pemerintah kota (Pemkot).
Mewakili Pemkot, Asisten I, Dasuki, mengaku pemerintah sudah sangat respek atas masalah ini.
Baca Juga: 
Wakil Rakyat Bontang Ketemu Dishub Kaltim Bahas Terminal yang Belum Beroperasi
“Bu Wali memerintahkan kita untuk koordinasi ke lembaga layanan pendidikan tinggi atau LLDikti,” ucapnya.
Dasuki bilang, LLDikti mengaku kaget. Alasannya, pemerintah daerah ikut campur dengan urusan kampus tersebut.
“Nah saya sampaikan, ini bukan mencampuri urusan manajemen perguruan tinggi, tapi melihat dampak sosialnya,” jelasnya.
Kata dia, setelah berkomunikasi dengan Kementerian, mereka akan menurunkan tim valuasi kinerja perguruan tinggi atau EKPP dalam waktu dekat.
Tapi, kapan tim evaluasi dari pihak Kementerian datang, mereka juga belum mengetahui.
Dalam rapat tersebut, sangat disayangkan, pihak yayasan tidak hadir dalam rapat. Padahal forum ini dapat meluruskan semua desas-desus ihwal kampus Trunajaya.
“Kami sayangkan pihak Universitas tidak hadir. Padahal forum ini sangat bagus,” jelasnya.
Pada prinsipnya, Dasuki mengaku Pemkot sangat respon dan akan mencoba melakukan upaya sepanjang ada informasi jelas.
“Nah sekarang kita tunggu status Trunajaya ini seperti apa. Apakah sudah putus, atau masih lanjut,” ucapnya. “Termasuk informasi jelasnya jumlah mahasiswa, apa betul 100. Tadi malah ada informasi sekitar 200,” sambungnya.
Dasuki menyampaikan skenario yang rencananya dipakai menyelamatkan mahasiswa ini adalah membantu supaya mereka meneruskan kuliahnya.
Dan diwisuda di perguruan tinggi yang punya Prodi yang sama, yaitu hukum dan ekonomi.
“Dan itu adanya di Samarinda. Teman-teman sudah pernah ke Untad, dan UMKT,” jelasnya. “Kembali lagi, ini sepenuhnya tanggungjawab 100 persen dari pihak kampus,” sambungnya.
“jadi, kami tidak bisa melanjutkan penjelasan ini, sepanjang informasi statusnya belum jelas. Tapi kalau sudah jelas, maka kami akan melakukan rapat bagaimana seharusnya pemerintah berbuat,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Inspektorat Bontang, Enik Ruswati, mengaku pemerintah sudah berupaya maksimal.
Intinya, pernyataan Inspektorat, hampir sama saja dengan Asisten I Pemkot Bontang.
Dia mengatakan, Wali Kota Bontang, Neni Meorniaeni, sudah meminta agar segera bersurat ke Dirjen Pendidikan Tinggi soal percepatan penyelesaian masalah ini. Surat tersebut tertanggal tanggal 11 Mei 2025.
“Kemudian ditindaklanjuti ada surat kembali tanggal 24 Mei untuk mendapatkan informasi dan kejelasan,” tandasnya. “Jadi ini kan urusan pemerintah pusat, kita tidak mencampuri urusan perguruan tinggi. Informasi semua itu ada di pihak Universitas,” jelasnya. (*)
