BALIKPAPAN — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Balikpapan meningkatkan peran media dalam edukasi publik.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi yang diikuti puluhan wartawan di Aula Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Selasa (28/4/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3AKB Balikpapan, Nursyamsiarni Djufril Larose, mengatakan keterlibatan media menjadi bagian penting menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Upaya komunikasi, informasi, dan edukasi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pencegahan. Kami berharap peran media dapat membantu membentuk pemahaman dan persepsi masyarakat,” ucap Nursyamsiarni dalam sambutannya.
Ia mengungkapkan, tren kasus kekerasan di Balikpapan menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan korban didominasi perempuan dan anak, khususnya anak perempuan.
Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan berbagai pihak, termasuk insan pers.
“Kami membutuhkan dukungan rekan-rekan wartawan sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Nursyamsiarni, berbagai langkah telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan, di antaranya melalui forum perangkat daerah, konsultasi publik terkait Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), serta rapat dengar pendapat dengan DPRD Kota Balikpapan untuk evaluasi kinerja tahun 2025.
Sementara itu, Sekretaris PWI Kota Balikpapan, Muhammad Maulana, menyambut baik kerja sama tersebut.
Ia menilai sinergi antara pemerintah dan media menjadi kunci dalam memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat.
“Sinergi ini diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya bersama mendukung Balikpapan sebagai Kota Layak Anak,” ujarnya.
Diketahui, Balikpapan berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama pada 2025 dengan skor 891.
Pemerintah kota menargetkan peningkatan ke kategori Paripurna pada 2026, dengan fokus pada pemenuhan hak anak, penyediaan ruang bermain ramah anak, serta penguatan aspek keamanan. (Han)
