PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pembenahan pengelolaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan agar lebih terencana dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan program TJSL perlu disusun jauh sebelum pelaksanaannya.
Dengan perencanaan lebih awal, bantuan dari perusahaan dapat diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Untuk 2027 misalnya, program TJSL itu harus sudah disusun sejak 2026. Jadi anggaran CSR perusahaan betul-betul terarah dan tidak lagi digunakan untuk hal-hal yang kurang sesuai dengan ketentuan dalam TJSL,” ucap Mudyat, Senin (7/9).
Menurutnya, masih terdapat penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk kegiatan yang dinilai kurang sesuai dengan prioritas TJSL.
Salah satunya pembiayaan honorarium maupun kegiatan yang semestinya dapat ditempatkan pada pos anggaran lain.
Persoalan lain yang ingin dibenahi adalah adanya program yang mendapatkan pendanaan dari beberapa sumber sekaligus.
Mudyat menyebut kondisi tersebut dapat terjadi ketika suatu kegiatan memperoleh pembiayaan dari APBD, pemerintah desa, sekaligus perusahaan.
“Kadang ada satu kegiatan yang dibiayai APBD, masuk juga dana desa, lalu masuk lagi CSR. Ini yang harus dihindari karena tidak efektif,” katanya.
Di PPU sendiri terdapat sekitar 34 perusahaan. Namun, belum seluruh perusahaan tersebut tergabung dalam Forum TJSL.
Pemerintah daerah berencana memperkuat forum tersebut sebagai wadah koordinasi agar program dari masing-masing perusahaan dapat dipetakan dan disinergikan.
Mudyat juga menyampaikan adanya rencana penataan kepengurusan Forum TJSL. Ke depan, forum tersebut diharapkan dipimpin oleh pihak yang memiliki kapasitas dan waktu yang cukup untuk mengoordinasikan program secara lebih fokus.
“Kita ingin forum ini benar-benar menyusun program yang terarah sehingga dana CSR bisa membantu pembangunan daerah, apalagi di tengah kondisi fiskal yang sedang terbatas,” tuturnya.
Pemkab PPU nantinya akan mendorong pemetaan program TJSL berdasarkan kebutuhan dan sektor prioritas.
Beberapa bidang yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Mudyat menilai perusahaan pada dasarnya dapat memperkirakan anggaran TJSL yang tersedia setiap tahun.
Karena itu, penyusunan program sejak jauh hari dinilai memungkinkan untuk dilakukan sekaligus diselaraskan dengan rencana pembangunan pemerintah daerah maupun pemerintah desa.
“Kalau disusun dari awal, tidak akan ada lagi tumpang tindih program. Dana CSR juga benar-benar digunakan untuk kegiatan yang penting dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menekankan sektor pendidikan dan kesehatan perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, program TJSL juga diharapkan mampu membantu mengurangi persoalan sosial yang muncul di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Pembagian manfaat juga menjadi perhatian pemerintah. Program TJSL diharapkan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah di PPU.
“Jangan sampai manfaat CSR hanya terpusat di satu wilayah. Harus dibagi secara merata sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
