Daerah
More
SAMARINDA — Pemprov Kaltim kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Jumat 23 Mei 2025.
Dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Berlangsung di Gedung B DPRD Kaltim.
Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Ahmad Adib Susilo, kepada Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan pencapaian opini WTP ini bukanlah tujuan akhir.
Tapi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Seno aji.
Ia menekankan opini WTP menjadi dasar penting membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Diharapkan, raihan WTP ini dapat mendorong semangat reformasi birokrasi dan penyempurnaan tata kelola keuangan di berbagai aspek.
Termasuk sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas pelaksanaan program.
Wagub juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas dukungan dan kerja sama yang harmonis selama ini.
Tak lupa, penghargaan juga diberikan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD Kaltim yang telah menunjukkan kinerja baik serta melakukan fungsi pengawasan secara optimal.
“WTP ke-12 ini membuktikan komitmen Pemprov Kaltim dalam menyampaikan laporan keuangan secara transparan kepada masyarakat,” jelasnya.
Pun meraih WTP, BPK RI tetap mencatat adanya 27 temuan dan 63 rekomendasi, yang menurut Wagub akan segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Ahmad Adib Susilo dari BPK RI menyampaikan apresiasi atas capaian dan komitmen Pemprov Kaltim dalam menjaga akuntabilitas keuangan.
“Pemeriksaan kami berfokus pada empat aspek utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” terang Ahmad Adib.
Ia menegaskan laporan keuangan Pemprov Kaltim telah memenuhi seluruh standar tersebut, disusun secara memadai.
Serta tidak ditemukan ketidakpatuhan yang berdampak material terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
“Ini adalah capaian membanggakan. Kami ucapkan selamat kepada Pemprov dan DPRD Kaltim. Semoga kualitas laporan keuangan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya,” tutupnya. (*)
