Tanggapan Wagub dan Sekda Kaltim Ihwal 27 Temuan BPK

SAMARINDA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan 27 hasil temuan di lingkungan Pemprov Kaltim.

BPK juga dalam rapat paripurna DPRD Kaltim di Samarinda, Jumat 23 Mei 2025, sudah memberikan 63 rekomendasi ke pemerintah.

Menanggapi itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan dengan tegas akan menindaklanjuti temuan tersebut.

Baca Juga: Pemprov Kaltim Kembali Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024

"Oh iya. Kita tindak lanjut. Dan itu wajib," ucapnya kepada awak media di kantor DPRD Kaltim, Samarinda, Rabu 28 Mei 2025.

Katanya pemerintah sudah membahas hal ini. Mereka bahkan membicarakan segala macam aspek teknis untuk menindaki rekomendasi tersebut.

"Selama 60 hari kami sudah diskusi dengan Bu Sekda, asisten dan inspektorat, untuk segera menyelesaikan 27 temuan dan 63 rekomendasi itu," terangnya.

Senada, Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan pihaknya akan menyelesaikan temuan ini sebelum waktu yang ditentukan.

"Sebelum 60 hari sudah akan diserahkan," tegas Sri Wahyuni saat ditemui di lokasi yang sama.

Ditanyai soal jumlah OPD yang terlibat dalam temuan ini melebihi 10 OPD, Sri Wahyuni mengatakan tidak mengetahui pasti jumlahnya.

"Saya gak tahu kalau ada beberapa. Ada beberapa dinas, mungkin sekitar itu (10)," singkatnya.

Sebelumnya, Sri Wahyuni mengatakan ada rekomendasi pengembalian anggaran terhadap OPD yang bermasalah.

"Ada. Sebagian ada,” singkat Sri saat ditemui awak media pada Sabtu 24 Mei 2025 lalu.

Namun, saat ditanyai kembali ihwal berapa anggaran yang harus dikembalikan dari temuan ini, Sri Wahyuni hanya mengatakan proses ini tinggal urusan administrasi saja.

"Itu sudah selesai, yang untuk pengembangan sudah selesai. Ini tinggal administrasi saja," timpalnya. “Jadi mudah-mudahan sebelum 60 hari itu sudah selesai," imbuhnya. (*)