BONTANG - Pemerintah Kota Bontang tengah menjalani penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Kepala Dinas Kominfo, Andi Hasanuddin Akmal, mengatakan agenda EPSS ini penting untuk menilai jalannya proses penyelenggaraan statistik sektoral di setiap Pemerintahan Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.
Terdapat 2 perangkat daerah yang dilakukan penilaian terhadap evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral untuk tahun 2026. Yakni, Dinkes Bontang dan DSPM Bontang.
Alasannya, karena penilaian ini dilakukan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan pengambilan dan pengumpulan data yang secara rutin.
Diketahui kedua instansi ini, secara rutin mengumpulkan data terkait kemiskinan oleh DSPM dan stunting oleh Dinkes Bontang.
Ia menerangkan kualitas penyelenggaraan tata kelola data, sata ini menjadi hal yang krusial dalam indeks pemerimtahan digital (Pemdi).
"Yanh tadinya hanya dinilai 1% sekarang menjadi 15%. Sehingga ini memiliki arti penting untuk pemerintah Kota Bontang," kata Andi Hasanuddin saat ditemui diruangannya, Selasa 14 Juli 2026.
Selain itu, indeks Pemdi ini, nantinya juga akan menjadi pembentuk indeks reformasi birokrasi Pemkot Bontang.
"Jadi kalau ini tidak tertata baik, akan berpengaruh secara nyata pada pencapaian indeks reformasi birokrasi pemerintah Kota Bontang," ucap Andi Hasanuddin.
Ia menegaskan, bahwa kualitas data merupakan 1/16 dari pembentuk indeks reformasi birokrasi
"Jadi pada saat hasilnya ini kurang maka akan mempengaruhi kinerja pemerintah terutama yang ingin bekerja berbasis data," terangnya.
Disamping itu, kata dia, Pemerintah Kota Bontang kedepannya memang akan memanfaatkan basis data sebagai keperluan perencanaan dan evaluasi.
"Agar apa kualitas jalannya pemerintahan itu akan semakin baik apabila berbasis data," tandasnya. (Adv)
