BALIKPAPAN — Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Balikpapan yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Balikpapan, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Mulai dari evaluasi kebijakan bahan bakar minyak (BBM), penanganan kasus begal, hingga percepatan pemasangan penerangan jalan umum (PJU).
Massa aksi mulai bergerak menuju Gedung DPRD Balikpapan sekitar pukul 14.40 Wita setelah berkumpul di kawasan Simpang Balikpapan Plaza.
Koordinator Lapangan Aliansi Balikpapan Bergerak, Wisnu Nugroho mengatakan, isu kenaikan harga BBM menjadi tuntutan utama dalam aksi tersebut.
Menurut dia, kenaikan harga BBM berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya hidup masyarakat.
"Grand issuenya tetap di BBM karena efek dominonya panjang. Kenaikan BBM akan berdampak pada bahan pokok pangan dan transportasi yang semuanya ikut naik," kata Wisnu saat menyampaikan orasinya.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kebijakan fiskal, khususnya terkait subsidi energi yang dinilai semakin membebani masyarakat di tengah kenaikan harga BBM.
Selain itu, massa juga menyoroti distribusi BBM subsidi jenis Pertalite di Balikpapan yang dinilai belum merata.
Menurut Wisnu, saat ini hanya beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang melayani Pertalite sehingga masyarakat kesulitan memperoleh BBM subsidi.
Tak hanya mengangkat isu nasional, peserta aksi juga menyampaikan sejumlah persoalan daerah yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Salah satunya terkait maraknya aksi begal yang belakangan meresahkan warga di sejumlah wilayah Kota Balikpapan.
"Permasalahan begal ini sudah banyak korbannya, baik mahasiswa maupun warga," ujarnya.
Aliansi Balikpapan Bergerak juga menyoroti keberadaan kendaraan yang parkir di sekitar SPBU Kilometer 15.
Kondisi tersebut dinilai menyebabkan penyempitan badan jalan dan berpotensi menimbulkan kemacetan.
Di sisi lain, massa mendesak Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat penyelesaian program pemasangan PJU yang sebelumnya ditargetkan mencapai 1.600 titik.
Mereka menilai masih banyak kawasan yang minim penerangan sehingga berpotensi meningkatkan risiko tindak kriminalitas.
"Kami meminta pemerintah kota serius menyelesaikan program PJU karena masih banyak kawasan yang gelap dan rawan tindak kriminal," kata Wisnu.
Sementara itu, Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerrold Hendra Yosef Kumontoy mengatakan pihaknya menerjunkan ratusan personel untuk mengamankan jalannya aksi.
Menurut Jerrold, pengamanan dilakukan untuk memastikan peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi secara tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
"Semoga adik-adik mahasiswa bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik dan mengikuti aturan terkait ketertiban sehingga tidak mengganggu pengguna jalan maupun masyarakat lainnya," ujar Jerrold.
Dalam pengamanan tersebut, Polresta Balikpapan menempatkan personel Polisi Wanita (Polwan) di barisan terdepan sebagai bagian dari pendekatan dialogis kepada peserta aksi.
"Kami yakin peserta aksi juga ada mahasiswinya, sehingga keberadaan Polwan di depan diharapkan bisa menciptakan suasana yang nyaman dan aman," katanya.
Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi demonstrasi, kepolisian juga menerapkan rekayasa lalu lintas berupa contraflow.
Langkah itu dilakukan agar arus kendaraan tetap berjalan tanpa harus menutup jalan secara keseluruhan.
"Kami mencoba melakukan contraflow karena kalau jalan ditutup total tentu akan banyak keluhan masyarakat. Petugas sudah kami tempatkan di sejumlah titik untuk memastikan lalu lintas tetap tertib dan aman," tutur Jerrold.
Hingga sore hari, aksi unjuk rasa masih berlangsung. Kegiatan sempat dihentikan sementara saat adzan Ashar berkumandang.
Di tengah jeda tersebut, sempat terjadi keributan yang diduga dipicu oleh dugaan pencurian ban milik salah seorang peserta aksi.
Namun situasi kembali dapat dikendalikan dan aksi berlanjut dengan pengawalan aparat kepolisian. (Han)
