SAMARINDA — Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat kerja bersama dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Senin (27/72026).
Dalam rapat itu DPRD Kaltim mengungkap berbagai dugaan kejanggalan dalam alokasi anggaran Disdikbud Kaltim.
Mulai dari penyesuaian anggaran, keterlambatan program hingga berbagai kebijakan Disdikbud Kaltim.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba meminta penjelasan mereka atas ketidaksesuaian antara pagu indikatif dengan data Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.
"Data dari Banggar yang disampaikan Disdik hanya sebesar Rp1,8 triliun. Namun, dalam rapat kerja ini Disdik justru menyampaikan pagu indikatif sebesar Rp2,2 triliun,” ucap Baba
Artinya, kata dia, ada selisih Rp400 miliar antara data anggaran yang disampaikan di Banggar DPRD Kaltim dengan pagu indikatif.
Bagi Baba, penyelarasan data sejak dini sangat penting. Supaya tidak menimbulkan kendala di akhir tahapan penganggaran.
Mengingat rasionalisasi atau pemangkasan program secara mendadak bernilai ratusan miliar rupiah sangat sulit dilakukan.
Selain itu, Baba juga mengikatkan Disdikbud Kaltim harus bersikap cermat menyusun berbagai program.
Ia meminta Disdikbud terlebih dahulu menyelesaikan berbagai proyek fisik yang belum rampung tahun sebelumnya, ketimbang mengerjakan proyek fisik baru.
Sedangkan soal keterlambatan rampungnya berbagai proyek fisik sekolah, Baba meminta Disdikbud bertindak tegas bahkan memutuskan kontrak ke kontraktor pengelola.
"Disdik dapat menyampaikan rekomendasi terkait rekanan proyek kepada pihak Barjas. Apabila kontraktor maupun pelaksana proyeknya terbukti bermasalah, Disdik harus segera melaporkannya ke Barjas," tegas dia.
Nasib Tenaga Pendidik
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra turut prihatin atas nasib tenaga pendidik.
Khususnya bagi tenaga pendidik di sekolah swasta. Insentif mereka selalu menurun akhir-akhir ini.
Padahal, kata Andi Satya, Peraturan Gubernur (Pergub) sudah ada. Maka dia meminta saatnya Kaltim memberi kesejahteraan bagi para guru.
"Padahal Pergubnya sudah ada! Ini adalah momentum bagi kita untuk menyejahterakan para guru,” pintanya.
Untuk itu, Andi Adi meminta Disdikbud Kaltim memilah berbagai program. Dan juga lebih memprioritaskan kesehatan tenaga pendidik.
Seperti program pengadaan komputer yang menelan anggaran besar. Tapi, mirisnya masih banyak sekolah di Banua Etam butuh pembenahan mendasar.
"Apakah sudah tepat mengalokasikan anggaran Rp30 miliar untuk pengadaan komputer di tengah kondisi fisik bangunan sekolah yang masih banyak rusak? Jangan sampai kita menganggarkan komputer, listrik, dan internet, tetapi ruang kelasnya sendiri tidak ada," tandas dia.
Politisi Golkar itu lebih jauh menekankan pentingnya evaluasi berbagai program. Mulai dari kejelasan indikator keberhasilan program sampai kepada pembaharuan informasi.
Apalagi yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah, seperti Gratispol hingga penekanan rampungnya distribusi baju seragam gratis di bulan Agustus. (Wira)
