Rencana Relokasi Pemukiman Rawan Banjir Bengalon Belum Ada Titik Terang, Begini Tanggapan Dewan Dapil 2 Kutim

KUTIM — Kecamatan Bengalon menjadi daerah yang paling rawan banjir di Kutai Timur.

Diberitakan sebelumnya dalam satu tahun terakhir, banjir yang awalnya diperkirakan akan timbul setiap 5 tahun sekali, justru meningkat intensitasnya hingga 5 kali dalam setahun.

Terkait masalah ini sebelumnya dewan Kutim mengupayakan agar masyarakat di daerah terebut dipindahkan ke kawasan aset pemerintah provinsi di Kecamatan Bengalon, yang luasnya mencapai 200 Hektare.

DPRD Kutim juga sudah 2 kali bertemu dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR). Teranyar di Bulan Juli yang lalu, PUPR menyebut bahwa keputusan penyerahan aset ke pemerintah daerah merupakan kewenangan Gubernur.

Menanggapi masalah ini, Anggota DPRD Kutim Yusri Yusuf, yang berasal dari Dapil 2 (termasuk Kecamatan Bengalon) mengatakan masih belum ada titik terang atas masalah ini.

“Relokasi itu usulan dari pemerintah desa, dan sudah ada komunikasi juga dengan pemerintah provinsi. Tapi belum ada titik temu,” kata Yusri, saat diitemui Katakaltim Selasa 18 November 2025.

Kata dia sebagian lahan tersebut juga diklaim oleh masyarakat yang mengaku ahli waris. Belum lagi sebagian diklaim merupakan milik perusahaan yang diserahkan ke PUPR Provinsi Kaltim.

“Versi ahli waris itu cuman beberapa hektar saja yang dibayar Perusahaan, lalu perusahaan ini menyerahkan yang bukan hak dia sepenuhnya. Memang ada hak dia tapi tidak sepenuhnya diserahkan hibahkan ke provinsi gitu loh,” terangnya.

Selain masalah tanah kata dia, bila dilakukaan relokasi pemerintah harus siap menangung biaya Pembangunan rumah bagi masyarakat.

“Semua itu APBD, bisa saja jika ada bantuan dari Provinsi namun saat ini opsinya masih APBD Kutim. Dengan begitu, biayanya tentu berat karena kita harus siapkan rumah layak tinggal,” ujarnya

Sementara, masih kata Yusri, melihat kondisi APBD Kutim saat ini yang mengalami penurunan terlampau jauh akan sangat sulit. (adv)