KUTIM — Penguatan sektor pertanian dinilai mendesak dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk memastikan ketahanan pangan dan mendorong ekonomi masyarakat kecil.
Dorongan itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD Kutim, Yulianus Palangiran, menekankan perlunya terobosan pembangunan dari tingkat desa.
Yulianus menilai bahwa pembentukan dan pemberdayaan kelompok tani harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Baginya, kelompok tani merupakan ujung tombak produksi pangan yang dapat memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
“Kelompok tani harus dibentuk dan didorong pemerintah. Sekarang banyak tanah desa dan tanah negara yang justru dikuasai investor, bukan masyarakat kecil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya arah pembangunan yang lebih memihak masyarakat kecil. Meski sejumlah kebijakan daerah dinilai menunjukkan kemajuan, Yulianus menyebut masih banyak ruang pembenahan yang membutuhkan langkah nyata di lapangan.
“Mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat kecil itu yang paling penting. Dari 18 kecamatan harus ada terobosan nyata untuk membantu mereka,” ucapnya.
Yulianus meminta pemerintah lebih cermat mengelola sumber daya alam seperti tambang dan perkebunan.
Ia menilai tingginya aktivitas ekonomi di dua sektor tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kontribusi dana bagi hasil (DBH) maupun pendapatan asli daerah (PAD).
“Saya pernah sampaikan di rapat, kita harus hati-hati. Jangan hanya bergantung pada tambang dan sawit,” tutupnya.
Strategi pembangunan Kutim harus berorientasi pada penguatan ekonomi rakyat yang berkelanjutan, karena pertanian sebagai fondasi jangka panjang yang tak boleh diabaikan pemerintah daerah.(adv)


-16-300x184.jpg&w=3840&q=75)


-15-300x177.jpg&w=3840&q=75)




