BONTANG — Anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, angkat bicara soal polemik Kampung Sidrap.
Dia meminta harusnya kedua pihak tidak saling menghujat. Jangan sampai ada yang tersinggung.
Pernyataan itu dia sampaikan setelah muncul lagi sikap yang membuka peluang agar Kampung Sidrap diperjuangkan Pemkot Bontang.
“Kalau masih ada jalan, ya silakan. Tapi yang soft (lembut). Jangan sampai ada yang tersinggung,” ucap Ibe—sapaan akrab Muhammad Sahib—saat ditemui di Bontang Utara, Selasa 7 Oktober 2025.
Ibe menyatakan bahwa Kutim dan Bontang adalah anak kandung Kutai. Keduanya bersaudara. Artinya, sangat tidak baik jika saling menghujat.
“Kita ini bersaudara. Tidak elok misalnya Pemerintah Sangatta menjelekkan Bontang. Dan Bontang menjelek-jelekkan Sangatta, mengatakan bahwa (pemerintah Kutim) tidak paham,” sesal Ibe.
Politisi NasDem itu lebih jauh mengaku pihaknya di DPRD akan mendukung segala bentuk permintaan masyarakat.
Pernyataan itu Ibe tegaskan setelah mendengar ada upaya warga Sidrap mengeluarkan petisi. Jika warga meminta agar DPRD mendampingi, Ibe menyatakan siap.
Akan tetapi, pada intinya kedua pihak tidak usah saling menyerang. Sebab ada jalan terbaik yang telah disiapkan oleh negara.
“Wajib pemerintah mendampingi jika ada permintaan masyarakat. Tapi tidak usah saling menyerang,” tegasnya.
Artinya, sambung Ibe, dia menilai bahwa Pemkot Bontang berusaha mengambil Kampung Sidrap itu wajar.
Begitu pun Pemkab Kutim yang berusaha mempertahankan Kampung Sidrap juga sangat wajar.
“Itu sangat wajar. Maka harus ada komunikasi baik. Karena kalau saling menyerang? Itu benar-benar tidak bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Ini kan ada wadahnya, di pusat,” tandas Ibe.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, membeberkan bahwa warga Kampung Sidrap saat ini tengah mengumpulkan tanda tangan untuk dibawa ke Kemendagri.
“Yaa semacam petisi lah,” ucap Agus Haris ditemui katakaltim, Senin 6 Oktober 2025, malam.
Politisi Gerindra itu mengaku masih ada jalan bagi warga Kampung Sidrap untuk dilayani Pemkot Bontang.
“Prinsipnya kami oke. Tapi ini biar lebih jernih, natural, maka biar masyarakat dulu yang ke Kemendagri,” ucapnya.
Dengan adanya petisi tersebut, provinsi dan pusat akan melihat bahwa warga Sidrap lah yang benar-benar ingin pindah ke Bontang. Bukan karena politisasi atau ditunggangi birokrat Bontang.
Artinya, jika warga Sidrap sendiri yang bertemu dengan Kemendagri, maka pihak terkait akan melihat bahwa memang warga betul-betul mau di Bontang.
“Supaya Pemerintah Provinsi dan Pusat memberi penilaian, ohh berarti ini bukan Pemerintah Kota waktu itu yang mau. Memang bukan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mau, tapi ternyata memang warganya yang mau,” tuturnya.
“Jadi, untuk saat ini saya lebih memilih supaya masyarakat itu mandiri. Artinya semuanya tau bahwa bukan Wakil Wali Kota yang mau, tapi itu memang keinginan warga,” imbuhnya. (*)
