Balikpapan — Antrean panjang kendaraan pengangkut barang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Balikpapan dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian serius Pemerintah Kota. Kelangkaan solar subsidi yang dikeluhkan para sopir truk dinilai mulai mengganggu aktivitas logistik dan distribusi kebutuhan pokok di daerah tersebut.
Menanggapi kondisi itu, Wali Kota Rahmad Mas'ud memastikan pemerintah daerah segera mengambil langkah pengawasan melalui pembentukan tim investigasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Menurut Rahmad, tim tersebut akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk memastikan penyaluran solar subsidi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Pemeriksaan akan dilakukan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian, termasuk memverifikasi jenis muatan yang dibawa.
“Solar subsidi itu ada aturannya. Yang diprioritaskan adalah kendaraan angkutan kebutuhan pokok dan sektor tertentu yang memang berhak menerima subsidi. Tim investigasi akan melihat langsung di lapangan agar distribusinya tepat sasaran,” ujar Rahmad, Selasa (5/5/2026).
Ia menegaskan, pengawasan diperlukan karena tingginya aktivitas logistik di Balikpapan berpotensi memicu penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, termasuk praktik pengisian berulang hingga dugaan penimbunan oleh oknum tertentu.
Selain faktor pengawasan, Rahmad juga menyoroti keterbatasan jumlah SPBU di Balikpapan yang dinilai tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan kendaraan, khususnya kendaraan logistik dan industri.
“Memang kita akui jumlah SPBU di Balikpapan masih kurang. Kendaraan terus bertambah, sementara fasilitas distribusi BBM belum banyak bertambah. Ini yang menyebabkan antrean menumpuk di beberapa titik,” katanya.
Sebagai solusi jangka menengah, Pemerintah Kota Balikpapan berencana membuka peluang penambahan SPBU baru di sejumlah kawasan strategis. Pemerintah juga menyambut masuknya investor swasta yang berminat membangun SPBU guna memperluas layanan distribusi energi bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan antrean kendaraan yang selama ini kerap terjadi pada jam-jam tertentu. Selain itu, keberadaan SPBU tambahan diyakini mampu mempercepat distribusi BBM bagi sopir angkutan logistik sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar.
Berdasarkan ketentuan dari BPH Migas, solar subsidi memang diperuntukkan bagi sektor tertentu seperti angkutan umum, nelayan, usaha kecil, serta kendaraan logistik pengangkut kebutuhan pokok masyarakat. Namun dalam praktiknya, pengawasan distribusi masih menjadi tantangan di berbagai daerah dengan aktivitas industri tinggi.
Pemerintah Kota Balikpapan berharap kombinasi pengawasan ketat, penertiban distribusi, serta penambahan infrastruktur SPBU dapat menjadi solusi konkret untuk mengatasi antrean solar subsidi yang dikeluhkan masyarakat. Dengan distribusi yang lebih tertata, para sopir truk dan pelaku usaha diharapkan tidak lagi mengalami hambatan akibat keterbatasan pasokan BBM.(Adv Diskominfo Balikpapan)
