KALTIM — Ribut di kalangan masyarakat umum ihwal celetukan Presiden Prabowo kepada Wali Kota Balikpapan dan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).
Waktu itu Presiden Prabowo menghadiri peresmian kilang minyak di Kota Balikpapan pada Senin 12 Januari 2026. Presiden mengabsen satu-satu para pejabat.
Tiba saatnya Presiden menyebut nama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud. Presiden pun berhenti sejenak.
Presiden melanjutkan dengan menanyakan apakah keduanya bersaudara. Waktu itu Rahmad Mas’ud mengangguk kepala dan seketika ledakan tawa hadirin memenuhi ruangan.
“Ohh ini kakak adik ya? Ohh kakak adik,” ucap Presiden Prabowo sambil mengingatkan yang penting pemilihannya dilakukan secara benar.
Pernyataan Presiden ini tidak bisa dianggap main-main. Ada semacam makna politis yang mendalam. Entah Prabowo sengaja atau pun benar-benar tidak mengetahui keduanya bersaudara.
Pengamat politik asal Kaltim, Saipul Bahtiar bahkan menganalisa lebih jauh. Kata dia, beruntung Presiden tidak menyebutkan keluarga lainnya.
Yakni Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Dan Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Syarifah Suraidah, yang hadir juga saat itu.
“Untung saja Ketua DPRD Kaltim tidak diabsen waktu itu. Termasuk bu Syarifah. Mungkin pak Presiden makin heran tu,” ucap Saipul kepada katakaltim, Kamis 22 Januari 2026.
Multi Tafsir Politis
Ipul—sapaan akrab Saipul Bahtiar—menilai pernyataan Presiden itu sebenarnya multi tafsir (banyak pandangan). Pertama dari sisi intonasinya. Kedua dari sisi gesturnya.
Dari sisi intonasi, Presiden sempat berhenti dan ingin meyakinkan dirinya bahwa keduanya memang memiliki hubungan darah. Lalu menanyakan ulang kepada Rahmad Mas’ud seraya ingin memastikan Rahmad dengan Rudy memang bersaudara.
“Nah terutama saat pak Presiden membaca nama belakangnya kan (Mas’ud)? Itu pak Presiden tampaknya kaget gitu ya,” kata Ipul.
Kemudian dari sisi gestur Presiden, memang tidak jarang Presiden bersikap spontan dalam acara-acara formal.
Artinya, dapat ditafsirkan bahwa memang Presiden benar-benar tidak mengetahui Rahmad dan Rudy punya hubungan darah.
“Tampaknya spontan. Jadi ada keterkejutan gitu ya. Kemudian ada intonasi-intonasi seolah tidak tahu gitu kan,” kata Ipul.
Pun demikian, publik barangkali tidak begitu paham untuk apa Presiden Prabowo berkomentar se-spesifik itu.
Bahkan, tak lama berselang Presiden menyebutkan nama Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji—seorang politisi Gerindra. Prabowo bahkan terang-terangan menyampaikan jangan di-Golkar-kan semua.
“Nah itu kan pak Presiden agak nyeleneh tu. Katanya jangan Golkar semua. Belakangan dirinya langsung sampaikan ‘kita teman’. Itu kan penuh dengan tanda tanya tu. Apa kepentingan pak Prabowo menyampaikan itu ya kan?,” cecarnya.
Tafsir Dinasti di Balik Pemilihan Langsung
Ada momen menarik saat Presiden Prabowo mengatakan tidak masalah Rudy dan Rahmad bersaudara. Yang terpenting keduanya dipilih dengan cara benar.
Tetapi, Ipul menanyakan kenapa Presiden harus menyampaikan isyarat itu? Bukan kah kepala daerah yang terpilih sudah jelas secara prosedural adalah sesuatu yang benar?
“Nah itu kan kelas secara aturan benar kan?,” tanya ipul. “Lalu apa kepentingan Presiden menegaskan itu?,” cecarnya lagi seraya ingin meyakinkan bahwa ada kepentingan lain di balik itu.
Lebih jauh Ipul menduga-duga bisa saja pernyataan Prabowo adalah isyarat bahwa pilihan langsung dari rakyat sebenarnya bisa melahirkan “dinasti politik”.
Dinasti politik dalam pengertian sosiologis. Dan bukan dalam makna prosedural secara undang-undang.
Sebab memang undang-undang tidak menyalahkan ada hubungan darah di antara mereka yang memegang atau “merebut” kuasa.
“Ada penafsiran liar nih. Bisa saja Presiden sengaja untuk melempar isu dinasti politik itu gitu loh,” tukasnya.
“Jadi memang kalau saya perhatikan gestur politiknya Pak Prabowo itu ya kadang dilempar dalam acara-acara rasmi gitu,” sambungnya.
Ipul mencontohkan pernyataan Prabowo berkaitan dengan biaya Pilkada yang begitu mahal. Dan itu dilontarkan di ruang publik yang tampak secara spontan.
Dan sampai sekarang, walaupun kabarnya ditunda, tidak dimasukkan di dalam program legislasi nasional (Prolegnas), akan tetapi isu tersebut akan terus menggelinding.
Sampai pada kesimpulan bahwa Pilkada langsung dalam konteks tertentu ternyata bisa melahirkan “Dinasti Politik”.
“Nah kira-kira dengan adanya pernyataan pak Prabowo itu, sebagian orang mungkin akan berpikir bahwa ini lah (dinasti politik) produk Pilkada Langsung,” kata Ipul.
Artinya, jika nanti terjadi pemilihan Pilkada Tidak Langsung—hanya dipilih oleh DPRD—bisa saja di kemudian hari akan ada aturan di UU Pilkada bahwa saudara dan/atau orang tua tidak dibolehkan mencalonkan sebagai kepala daerah.
“Saya mengatakan ini bukan berarti saya setuju dengan Pilkada Tidak Langsung ya. Saya tetap setuju dengan Pilkada Langsung,” tukas Ipul.
“Dinasti Politik” Konteks Benua Etam
Ipul lebih lanjut menerangkan dalam pemerintahan konteks Kaltim, nyaris setiap orang di Benua Etam paham dan tau bahwa Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, adalah bersaudara.
Adapula Rahmad Mas’ud sebagai Wali Kota Balikpapan. Kemudian istri Rudy Mas’ud, Syarifah Suraidah, sebagai Anggota DPR RI Dapil Kaltim. Belum lagi yang baru-baru ini gempar soal diduga ada kerabat (ponakan) Rudy Mas’ud yang memegang “kendali” KADIN Kaltim.
Situasi semacam ini bisa saja akan terus berlangsung atas nama demokrasi langsung dan sesuai dengan prosedur (aturan).
Kata Ipul, kemungkinan ke depannya akan ada seruan yang menggelinding bawa tidak boleh lagi ada yang ganda.
Maksudnya, jika saudara atau orang tua Anda ingin mencalonkan di suatu daerah, maka daerah lainnya tidak lagi memiliki peluang.
“Kemungkinan akan ada seruan begitu nanti,” tukas Ipul.
Tidak menahan komentarnya, Ipul kemudian menambahkan bahwa dalam konteks daerah, di Kota Bontang ada juga “dinasti politik”.
Ada Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Dan Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Keduanya adalah keluarga.
Ditambah lagi Anggota DPD RI Dapil Kaltim, Andi Sofyan Hasdam. Belum lagi Andi Satya Adi Saputra sebagai anggota DPRD Kaltim bersama Shemmy Permata Sari yang juga Anggota DPRD Kaltim:
“Itu contoh konteks di Kaltim yah. Nah semua itu dalam konteks sosiologis adalah dinasti politik. Dan kemungkinan nanti kalau benar terjadi Pilkada tidak langsung, mereka semua akan dibatasi,” paparnya.
“Tapi saya ulang lagi, ini bukan berarti saya sepakat dengan Pilkada Tidak Langsung itu. Kita berharap saja yang terpilih langsung oleh rakyat yang saat ini sudah berjalan, itu tidak mengeluarkan kebijakan yang melukai hati rakyat,” pungkasnya. (Agu)
