Tanggapan DPRD Kutim mengenai 2 Lembaga Dikuasai PKS

KUTIM — Dua pucuk kepemimpinan di Kutai Timur (Kutim), baik eksekutif maupun legislatif, dikomandoi oleh figur dari partai keadilan sejahtera atau PKS.

PKS memang partai politik yang punya basis massa kuat di wilayah dengan julukan “Tuah Untung Benua” itu.

Tampak dari perjalanan politik dan kemampuan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, membawa bendera PKS memimpin Kutim untuk yang kedua kalinya.

Baca Juga: Demo Warga di Kampung Sidrap, Ardiansyah Enggan Menanggapi, Kasmidi: Itu Hak Mereka

Ketua DPRD Kutim, saat ini satu partai dengan Bupati. Namanya adalah Jimmi. Dia melesat dari anggota menuju Ketua DPRD menggeser politisi PPP, Joni.

Baca Juga: Ketua DPRD Kutim Support Kejurkab Kajari Cup PBSI Kutim 2025

Ardiansyah dan Jimmi memang dikenal sebagai kader militan PKS, dan tentu saja punya peran strategis dalam menentukan perjalanan serta pembangunan daerah 5 tahun mendatang.

Jimmi, saat ditemui katakaltim menanyakan ihwal fungsi pengawasan yang dijalankannya sebagai wakil rakyat, mengaku akan tetap berjuang merespons kebijakan eksekutif.

Menurut Jimmi, posisi DPRD yang dekat dengan rakyat memungkinkan mereka merasakan langsung apa yang dirasakan oleh rakyat.

"Jadi tentu apa yang dirasakan masyarakat itu juga dirasakan oleh wakil-wakilnya," katanya kepada Katakaltim, Minggu 9 Maret 2025.

Di samping itu, ada kekhawatiran mengenai prinsip check and balance atau mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara keduanya.

Beberapa pihak khawatir bahwa hubungan yang terlalu dekat antara eksekutif dan legislatif bisa saja mengganggu mekanisme ini.

Tapi, justru Jimmi membalik logika kekhawatiran tersebut. Ia mengatakan kedekatan Ketua DPRD dan Bupati justru lebih memudahkan komunikasi antara pemerintah dan rakyat.

Sehingga pada gilirannya keinginan rakyat dapat dikomunikasikan lebih efektif. Sebab itu, hubungan erat antara eksekutif dan legislatif bagi PKS justru dianggap memudahkan proses ini.

Bahkan menurut Jimmi, masyarakat tidak perlu khawatir akan minimnya pengawasan dewan terhadap pemegang kebijakan.

Sebab, seperti diakui Jimmi, pihaknya sama sekali tidak memikirkan bagaimana cara merugikan rakyat. Sejalan dengan pikiran dewan, Bupati Kutim juga punya pandangan yang sama.

"Kami tidak sempat memikirkan itu untuk bagaimana merugikan masyarakat. Itu jauh dari pikiran kami. Saya kira sejalan pikiran kita dengan Bupati," pungkasnya. (Ca)