KUTIM — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2026.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengakui, target tersebut butuh percepatan di berbagai sektor, terutama investasi, hilirisasi, dan optimalisasi belanja daerah.
Hal itu Mahyunadi sampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (7/9/2026).
Mahyunadi memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kutim pada 2024 tercatat lebih dari 9 persen. Namun, angka tersebut melambat drastis pada 2025 menjadi 1,09 persen.
Jika dikumulatifkan, pertumbuhan ekonomi selama dua tahun tersebut berada di kisaran 11 persen atau rata-rata sekitar 5,5 persen per tahun.
“Kalau dikumulatifkan, 2024 ditambah 2025 totalnya sekitar 11 persen. Kalau dibagi dua, rata-rata per tahun sekitar 5,5 persen. Sedikit di bawah target pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.
Memasuki 2026, pertumbuhan ekonomi Kutim pada triwulan pertama berada di kisaran 1,7 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian Pemkab Kutim untuk segera melakukan percepatan hingga penghujung tahun.
“Kita kejar pertumbuhan ekonomi itu. Mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa mencapai target nasional sebesar 6 persen,” ucap Mahyunadi.
Investasi dan Hilirisasi Jadi Andalan
Menurut Mahyunadi, investasi dan pengembangan hilirisasi menjadi peluang terbesar untuk menumbuhkan ekonomi Kutim.
Salah satunya melalui groundbreaking BCIP untuk proyek hilirisasi etanol.
Investasi tersebut diharap segera memasuki tahap pembangunan, sehingga bisa menciptakan efek ganda bagi perekonomian daerah.
Mulai dari aktivitas konstruksi hingga terbukanya lapangan kerja.
Selain investasi, pemerintah daerah juga menaruh perhatian besar terhadap optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mahyunadi menilai, APBD harus mulai direalisasikan sejak awal tahun, supaya belanja pemerintah segera berputar dan memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menyoroti pelaksanaan APBD pada tahun-tahun sebelumnya yang masih mengalami keterlambatan.
Pada 2025, sejumlah pembangunan dan proyek pemerintah banyak berjalan setelah perubahan anggaran. Sementara pada 2026, proses pergeseran anggaran baru selesai pada Juni.
“Makanya saya tekankan, tahun 2027 tidak boleh lagi ada pergeseran anggaran. Semua yang sudah disahkan oleh DPRD harus dilaksanakan di awal tahun sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat,” tegasnya.
Evaluasi Harus Dimulai Sejak Triwulan Pertama
Mahyunadi menekankan pentingnya evaluasi pertumbuhan ekonomi secara berkala.
Pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh menunggu hingga akhir tahun untuk mengetahui apakah target pertumbuhan ekonomi tercapai atau tidak.
“Dari triwulan pertama, triwulan kedua, segera kita evaluasi pertumbuhan ekonomi kita. Sehingga di kuartal terakhir kita bisa genjot pertumbuhan ekonomi sesuai target nasional,” tambahnya.
Selain investasi dan belanja pemerintah, daya beli masyarakat juga menjadi indikator penting. Mahyunadi menyebut kondisi daya beli masyarakat Kutim saat ini relatif stabil dan perlu terus diperkuat.
Sektor pertambangan yang menjadi salah satu penopang utama ekonomi Kutim juga tak luput dari perhatian.
Kebijakan pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebelumnya dikhawatirkan berdampak terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Namun, berdasarkan perkembangan terbaru, terdapat revisi terhadap rencana pengurangan RKAB sehingga dampaknya diharapkan tidak sebesar perkiraan sebelumnya.
“Dengan demikian, mudah-mudahan daya beli masyarakat bisa tinggi kembali, sehingga indikator-indikator pertumbuhan ekonomi kita bisa memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kutai Timur,” harapnya.
Gandeng Akademisi
Untuk memastikan strategi yang diterapkan tepat sasaran, Mahyunadi meminta Bagian Perekonomian mengkaji secara komprehensif terhadap berbagai faktor yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Kutim.
Menurutnya, kebijakan pembangunan harus berbasis data dan indikator yang jelas. Setiap program harus dapat diukur dampaknya terhadap perekonomian daerah.
“Saya sudah meminta kepada Kabag Ekonomi untuk mengkaji secara komprehensif apa saja yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Jangan hanya kita analisa, tapi kita harus bekerja berdasarkan analisa yang tepat,” jelasnya.
Pemkab Kutim juga membuka ruang kolaborasi dengan kalangan akademisi dari perguruan tinggi di Kaltim untuk memperkuat kajian sekaligus merumuskan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi.
“Kita berharap bisa menggandeng akademisi dari perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Kita kaji indikatornya dan kemudian kita kerjakan berdasarkan indikator yang sudah kita kaji secara maksimal,” pungkasnya. (Adv)
