KUTIM - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur menolak pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Timur.
Rencananya, Rapimda KNPI Kutim digelar pada Senin (24/2/2025). Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran akan potensi dualisme dalam tubuh KNPI Kutai Timur.
Ketua DPC GMNI Kutai Timur, Deo Datus, menegaskan bahwa mekanisme yang ditempuh dalam penyelenggaraan Rapimda ini tidak mencerminkan upaya penyatuan pemuda di Kutai Timur.
Baca Juga: Tanpa Target 100 Hari Kerja, Wabup Kutim Pastikan 50 Program Unggulan Bupati Terlaksana Tahun Ini
Ia mengingatkan agar tidak ada kepentingan kelompok tertentu yang bermain di dalamnya.
Baca Juga: Atasi Tigalisme, Ketua KNPI Kaltim Hadiri Musda ke 10 KNPI Bontang
“Mekanisme yang hari ini ditempuh bukan untuk penyatuan pemuda Kutai Timur. Jangan sampai ada kepentingan kelompok di dalamnya,” tegas Deo.
Ia menegaskan, jika Rapimda digelar untuk rekonsiliasi dan menyatukan semua kelompok pemuda KNPI, maka semua kubu KNPI-yakni versi Lukas Himuq dan versi Felly Lung-harusnya dilibatkan penuh dalam proses Rapimda ini.
“Seharusnya, jika sudah ada kesepakatan antara kedua kubu KNPI Kutai Timur, baik versi Lukas Himuq maupun versi Felly Lung, maka mereka juga harus terlibat dalam Rapimda ini,” tambahnya.
Menurutnya, apabila memang ada niat untuk mempersatukan KNPI Kutai Timur, maka bukan DPD KNPI Kalimantan Timur yang seharusnya menyelenggarakan Rapimda tersebut, melainkan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan di tingkat daerah.
“Kami mengingatkan, jangan terburu-buru dalam memperbaiki tubuh KNPI hanya demi kepentingan segelintir pihak. Jangan sampai keputusan yang diambil justru semakin memperburuk keadaan. Kita harus kembali ke kesepakatan awal dan menempuhnya melalui mekanisme organisasi yang sah dan berlaku. Jika penyatuan benar-benar menjadi tujuan utama, maka harus dilakukan secara inklusif, transparan, dan tanpa ada kepentingan tersembunyi,” tegas deo dengan nada keras.
Sikap DPC GMNI Kutai Timur ini menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa penyelenggaraan Rapimda tanpa melibatkan kedua pihak yang telah berseteru justru akan memperkeruh keadaan dan berpotensi memperkuat dualisme dalam tubuh KNPI Kutai Timur.
Oleh karena itu, GMNI Kutai Timur menekankan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan transparan dalam setiap langkah menuju persatuan pemuda di daerah tersebut. (Caca)