SAMARINDA — Penggunaan hak angket DPRD Kaltim semakin membuat rakyat Bumi Etam penasaran. Alasannya, rencana ini lebih dari bentuk pengawasan.
Sebab bisa saja bergulirnya hak angket, justru menjadi fenomena penting yang berpotensi mengguncang solidnya koalisi gemuk Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Artinya, segala macam manuver politik antar fraksi dan kepentingan partai lah yang bakal menentukan nasib hak angket ini. Dan sekaligus mengungkap peta kekuatan sesungguhnya di parlemen Karang Paci.
Secara matematis, koalisi pengusung Rudy-Seno masih menguasai mayoritas kursi legislator. Bahkan, dengan Fraksi Golkar sendiri, memungkinkan sekali sudah cukup membatalkan kesepakatan hak angket.
Apalagi jika Golkar bermanuver lebih kencang dan merangkul partai koalisi selain Gerindra. Namun, tentunya dominasi itu tidak otomatis menjamin keseragaman sikap dalam rapat paripurna hak angket yang dijadwal 10 Juni 2026 mendatang.
Pengamat politik, Saipul Bahtiar menerangkan, sikap politik fraksi akan sangat ditentukan oleh kepentingan internal partai, bukan semata loyalitas terhadap kepala daerah yang diusung.
"Secara konteks kepentingan pilkada dan politik partai masing-masing, yang pertama konteksnya kebutuhan politik di tahapan pilkadanya sesuai undang-undang pilkada," kata Saipul kepada awak media di Samarinda, Rabu (3/6/2026).
Ipul—sapaannya—menjelaskan bahwa desain Undang-Undang Pilkada yang mensyaratkan minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah mendorong terbentuknya koalisi besar saat Pilgub Kaltim 2024 lalu.
Bahkan, lebih dari 75 persen kekuatan politik saat itu terkonsolidasi di belakang pasangan Rudy-Seno. Namun konfigurasi tersebut tentu saja bersifat transaksional dan temporer.
Setelah koalisi terbentuk, kata Ipul, partai-partai kembali bergerak berdasarkan kepentingan masing-masing, termasuk dalam menentukan posisi terhadap isu strategis, seperti hak angket.
Selain faktor jumlah kursi, posisi Rudy Mas’ud dan Seno Aji sebagai pimpinan partai di tingkat provinsi memperkuat kontrol terhadap kader di DPRD Kaltim.
"Dua partai pengusung utama yang secara relasi tidak akan lepas itu adalah Golkar dan Gerindra," paparnya.
Pun demikian, dosen kebijakan publik itu menilai loyalitas politik partai koalisi pengusung yang lain tidak bisa diasumsikan linier atau lurus-lurus saja.
Sebab ruang negosiasi politik justru terbuka lebar menjelang pengambilan keputusan, terutama bagi partai yang tidak menduduki kursi kekuasaan.
"Tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi," jelasnya.
Ia menilai, kontrak politik yang terbangun saat Pilgub Kaltim lalu pada dasarnya telah berakhir.
Di lain sisi, perbedaan pendekatan mulai tampak dari sikap Fraksi Golkar yang sebelumnya cenderung mendorong penggunaan hak interpelasi dibanding hak angket.
Pilihan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari strategi mitigasi risiko politik. Jangan sampai Rudy Mas’ud langsung tumbang.
Sebab hak interpelasi bersifat klarifikasi kebijakan, sementara hak angket membuka ruang penyelidikan yang lebih luas dan sistemik.
"Kalau interpelasi itu sederhana, sedangkan hak angket ruang lingkupnya lebih luas. Yang diselidiki bukan hanya Gubernur, tetapi bisa wakil Gubernur, Sekda hingga seluruh jajaran pemerintah provinsi," jelasnya.
Dalam konteks itu, Ipul menilai Golkar telah melakukan kalkulasi matang terhadap eskalasi politik jika hak angket benar-benar dijalankan, termasuk kemungkinan munculnya rekomendasi pergantian kepala daerah.
"Golkar sudah berhitung ke arah sana dan berusaha menghindari skenario yang tidak terprediksi yang bisa berujung pada rekomendasi fatal seperti pemberhentian kepala daerah," ujarnya.
Menjelang rapat paripurna, konsolidasi internal fraksi hingga komunikasi lintas partai akan menjadi penentu arah akhir.
Saipul memprediksi, strategi yang diupayakan Golkar merujuk pada upaya menggagalkan kuorum persetujuan hak angket. Mereka akan bermanuver lebih kencang di balik layar.
"Golkar akan melobi partai-partai koalisi eks Pilgub agar kuorum persetujuan hak angket tidak tercapai. Kalau hak angket gagal, sangat mungkin kemudian ditawarkan jalan tengah berupa hak interpelasi," tandasnya.
Dengan demikian, kata Ipul, paripurna DPRD Kaltim pada 10 Juni diproyeksikan menjadi arena pertarungan politik terbuka.
Bukan hanya menguji efektivitas hak angket sebagai instrumen kontrol, namun bisa saja mengungkap dan mengubah peta politik di parlemen Kaltim. (Deni)
