Balikpapan — Pemerintah Kota Balikpapan masih mengkaji kelanjutan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) usai penerapannya selama bulan Ramadan. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa keputusan ke depan akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efektivitas kerja hingga dampak sosial bagi pegawai.
Hal tersebut disampaikan Rahmad usai memimpin apel pagi di lingkungan Pemkot Balikpapan, Senin (30/3/2026). Ia menjelaskan, penerapan WFH sebelumnya merupakan bagian dari penyesuaian ritme kerja selama Ramadan, sekaligus upaya mendorong efisiensi penggunaan energi dan anggaran.
“Kebijakan WFH ini awalnya bentuk penyesuaian selama Ramadan. Kita ingin memberi kemudahan bagi pegawai, tetapi tetap dengan catatan pelayanan publik tidak boleh terganggu,” ujar Rahmad.
Menurutnya, tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) menerapkan sistem kerja dari rumah. Instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa di kantor.
“Pelayanan seperti puskesmas, rumah sakit, dan unit pelayanan lainnya tetap berjalan normal. WFH hanya untuk dinas tertentu yang memungkinkan,” jelasnya.
Rahmad mengakui, selama penerapan WFH terdapat sejumlah dampak positif yang dirasakan pemerintah daerah. Salah satunya adalah penghematan energi, terutama listrik di lingkungan perkantoran yang cenderung menurun signifikan.
Selain itu, efisiensi anggaran operasional juga menjadi salah satu keuntungan yang cukup terasa. Meski demikian, ia menekankan bahwa efisiensi bukan satu-satunya tolok ukur dalam menentukan keberlanjutan kebijakan tersebut.
“Kita melihat ada efisiensi, baik dari sisi energi maupun anggaran. Tapi itu bukan satu-satunya pertimbangan. Kinerja pegawai dan kualitas pelayanan tetap jadi prioritas utama,” tegasnya.
Menariknya, Rahmad juga menyoroti dampak sosial dari kebijakan tersebut. Ia menilai WFH memberi ruang bagi ASN untuk lebih dekat dengan keluarga, terutama bagi pegawai yang selama ini memiliki mobilitas tinggi.
“Selama ini banyak pegawai berangkat pagi, pulang sore. Dengan WFH, mereka punya waktu lebih banyak bersama keluarga. Ini juga penting untuk keseimbangan kehidupan kerja,” katanya.
Meski demikian, Pemkot Balikpapan tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Evaluasi menyeluruh masih terus dilakukan guna memastikan kebijakan yang diambil tidak berdampak negatif terhadap pelayanan publik.
“Apakah WFH akan dilanjutkan atau tidak, semuanya masih kita kaji. Yang jelas, kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas, tanpa mengabaikan kesejahteraan pegawai,” tutup Rahmad.
Dengan evaluasi yang masih berlangsung, Pemkot Balikpapan berupaya mencari formulasi terbaik agar fleksibilitas kerja dapat berjalan seiring dengan peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang optimal.(han/adv Diskominfo Balikpapan).
