Balikpapan — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memperkuat program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup warga. Tahun ini, pemerintah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga menggandeng perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR) untuk memperluas jangkauan bantuan rumah layak huni.
Langkah kolaboratif tersebut dinilai penting mengingat kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di Balikpapan masih cukup tinggi, sementara kemampuan pembiayaan daerah memiliki keterbatasan.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Rafiudin, mengatakan pemerintah terus berupaya mencari dukungan dari berbagai pihak agar lebih banyak masyarakat bisa merasakan manfaat program bedah rumah.
“Kalau misalnya kita ditambah anggaran, insyaallah bisa kita laksanakan lebih banyak lagi. Tapi tidak hanya terfokus ke situ, kita juga mengharap ada bantuan dari CSR, bantuan dari provinsi maupun bantuan dari pusat,” ujar Rafiudin, Sabtu (9/5/2026).
Ia menjelaskan, Pemkot Balikpapan telah memiliki data rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan setiap tahunnya. Namun jumlah rumah yang bisa diperbaiki masih harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Pada 2025 lalu, program bedah rumah melalui APBD Kota Balikpapan berhasil merealisasikan perbaikan sebanyak 100 unit rumah warga. Jumlah yang sama kembali dialokasikan pada 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Kalau dari APBD Kota Balikpapan 100 unit. Tahun ini juga 100 unit,” katanya.
Selain dari APBD, program tersebut juga diperkuat melalui dukungan CSR sejumlah perusahaan yang beroperasi di Balikpapan. Pemerintah pusat pun turut memberikan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Ada juga bantuan CSR, ada dari BSPS juga,” tambah Rafiudin.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di Balikpapan.
Terlebih, posisi Balikpapan sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat kebutuhan hunian layak semakin meningkat seiring pertumbuhan pembangunan dan jumlah penduduk.
Rafiudin menegaskan bahwa program bedah rumah bukan sekadar memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman, nyaman, dan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat penerima bantuan.
“Kami berharap semakin banyak perusahaan yang ikut berpartisipasi melalui program CSR agar manfaat pembangunan bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Pemkot Balikpapan optimistis kolaborasi lintas sektor akan membuat program penanganan rumah tidak layak huni berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, pembangunan hunian layak diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus mendukung pertumbuhan kota yang lebih inklusif di tengah perkembangan kawasan penyangga IKN.(ADV Diskominfo Balikpapan)
