KALTIM — Warga Kaltim titip surat ke Presiden Prabowo Subianto melalui Wakil Ketua umum Gerindra Budisatrio Djiwandono.
Surat tersebut dititip masyarakat usai Budisatrio melakukan kunjungan ke Kota Samarinda, Jumat 8 Mei 2026.
Surat tersebut katanya memuat sejumlah catatan dan kegagalan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam mengelola kebijakan.
“Aliansi perjuangan (Kaltim) pak. Nitip surat untuk Pak Prabowo, (berkaitan dengan) kebijakan-kebijakan Gubernur kita yang tidak berhasil pak saat ini,” ucap warga di hadapan Budisatrio.
Menanggapi itu Budisatrio akan meneruskan surat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami akan sampaikan,” ucap Budisatrio.
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu sangat mengapresiasi warga Kaltim yang berani menyampaikan aspirasi mereka dengan damai.
“Saya hormat sama teman-teman. Karena dalam alam demokrasi bisa menyampaikan aspirasi dengan tenang dan damai. Intinya Kaltim harus kondusif,” tuturnya.
Apa Isi Suratnya?
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APM KT) menyodorkan surat permohonan kepada Presiden Prabowo yang berisi tuntutan evaluasi kepemimpinan Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud.
Koordinator Lapangan Aliansi, Erly Sopiansyah, menyebut langkah tersebut dilakukan sebagai upaya lanjut pengawalan kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilai bermasalah.
“Kami berharap apa yang kami bawa berbentuk surat ini bisa dikirim langsung kepada presiden republik Indonesia,” ujar Erly saat temui awak media.
Ia menilai berbagai kebijakan di era pemerintahan Rudy Mas’ud-Seno Aji banyak menimbulkan polemik yang merugikan masyarakat Kaltim.
“Masalah KKN, dinasti politik, itu yang sangat kita tonjolkan,” jelasnya.
Termuat dalam surat, aliansi menyoroti dugaan praktik nepotisme dan konsentrasi kekuasaan di lingkungan pemerintahan daerah.
Aliansi menyebut hubungan darah antara Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud berpotensi menguatkan dinasti politik yang mengakar di Kaltim.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran publik melemahnya upaya ‘check and balance’ dalam tata kelola pemerintahan di Kaltim.
“Pemerintahan daerah seharusnya menjaga prinsip independensi dan profesionalitas agar tidak menimbulkan persepsi adanya dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Belanja anggaran fantastis tanpa urgensi yang jelas dipandang tidak tepat di tengah kondisi infrastruktur dasar yang belum optimal, terutama jalan-jalan rusak pada beberapa daerah di Kaltim.
Keberadaan Tenaga Ahli Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang secara kuantitas dan honorarium terlalu jumbo dianggap sebagai sikap tidak sensitif terhadap kondisi keuangan daerah.
Dalam surat tersebut, APM KT juga menyinggung polemik yang berkembang di internal Bankaltimtara.
Mereka mempertanyakan isu pergantian direksi meski masa jabatan direksi sebelumnya dikabarkan masih berlaku hingga tahun 2028.
Munculnya informasi mengenai calon direksi baru yang disebut berasal dari luar daerah dan dinilai memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan tertentu.
Rencana renovasi Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan Gubernur dengan nilai anggaran yang disebut mencapai Rp25 Miliar jadi isu yang ditonjolkan.
Selain itu, aliansi juga mendesak penerapan sistem meritokrasi dalam pengisian jabatan publik di lingkungan pemerintahan kaltim.
Serta meminta aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Polri, BPK dan BKN melakukan investigasi terhadap berbagai kebijakan Pemprov yang dianggap bermasalah.
“Kami berharap presiden Prabowo bisa memerintahkan langsung KPK dan Kejaksaan Agung untuk melaksanakan pemeriksaan kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud,” tandasnya.
Di point akhir surat permohonan, Aliansi meminta Rudy Mas’ud mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatan apabila tidak mampu menjalankan pemerintahan yang berpihak pada masyarakat banyak. (Deni)
