BONTANG — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana tidak akan menurunkan bantuan keuangan (bankeu) di tahun 2027 mendatang.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni usai menghadiri Rapat Paripurna Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bontang Tahun Anggaran 2027, Selasa 4 Agustus 2026.
Tapi, kata Neni, dirinya meminta agar Gubernur Kaltim segera melakukan transfer Bankeu, sebab sejumlah kegiatan menggunakan dana tersebut telah dilaksanakan.
"Tapi penyampaian dari Gubernur dalam pertemuan (Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan bersama kepala daerah se-Kaltim) kemarin bahwa tahun depan tidak ada lagi Bankeu dari provinsi. Ya, jadi kalau tidak ada dari provinsi, pasti postur APBD kita ya tidak bertambah," jelasnya.
Neni mengaku sempat melakukan protes, lantaran beberapa bulan sebelumnya Gubernur Rudy Mas'ud berjanji membuka kesempatan daerah tingkat II untuk menerima Bankeu.
"Makanya saya kemarin protes. Untuk apa dibuka dan saya mengusulkan Rp200 miliar. Pada kenyataannya kemarin waktu rakor disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa tidak ada lagi dana Bankeu yang dianggarkan di tahun 2027," ucap Neni.
Alasan peniadaannya, kata Neni, karena diganti dengan belanja langsung Pemerintah Provinsi. Skema belanja langsung berarti dana tidak masuk di dalam postur APBD Kota Bontang.
"Kalau Bankeu, itu masuk di batang tubuh APBD, mendongkrak APBD. Itu aja bedanya," jelas politisi Golkar itu.
Adapun untuk bantuan langsung, Pemkot Bontang akan mengusulkan pekerjaan berdasarkan visi dan misi Gubernur Rudy Mas'ud.
"Kalau gubernur punya visi, misi, janji politiknya untuk men-zero (nol) kan kekumuhan, itu kita usulkan. Pokoknya sinergitas kolaborasi. Rata-rata juga kan sinergi dengan program pemerintah Kota Bontang," tandasnya. (Cca)
