BONTANG — Ruang fiskal Kota Bontang menyempit. Pemerintah harus memangkas belanja daerah hampir Rp119 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD (RPAPBD) 2026.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkap kondisi itu saat menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Bontang, Senin (7/9/2026).
Kata Neni, pendapatan daerah memang naik. Target semula Rp1,775 triliun menjadi Rp1,801 triliun, atau bertambah Rp26,38 miliar, setara 1,49 persen.
Tapi, kenaikan pendapatan itu tidak cukup memperlebar ruang fiskal daerah. Pasalnya, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA 2025 justru terkoreksi tajam setelah adanya kepastian angka berdasarkan hasil audit.
Penerimaan pembiayaan turun dari Rp323,38 miliar menjadi Rp178,007 miliar. Artinya, terjadi penurunan Rp145,37 miliar atau 44,95 persen.
“Pendapatan daerah meningkat 1,49 persen, tetapi ruang pembiayaan kita berkurang 44,95 persen,” kata Neni.
Kondisi itu membuat Pemkot Bontang harus kembali menghitung kemampuan keuangannya. Dampaknya terasa pada sisi belanja yang ikut dikurangi.
Belanja daerah yang sebelumnya mencapai Rp2,098 triliun dipangkas menjadi Rp1,979 triliun. Total pengurangan mencapai Rp118,98 miliar atau 5,67 persen.
Belanja modal menjadi pos yang mengalami pemangkasan terbesar, yakni Rp84,42 miliar atau 15,71 persen. Anggarannya turun dari Rp537,36 miliar menjadi Rp452,93 miliar.
Belanja operasi juga berkurang Rp31,34 miliar atau 2,01 persen, dari Rp1,555 triliun menjadi Rp1,524 triliun.
Sementara belanja tidak terduga dipangkas Rp3,21 miliar atau 53,62 persen, dari Rp6 miliar menjadi Rp2,78 miliar.
Neni menyebut penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi dari kondisi fiskal yang harus dihadapi Pemkot Bontang pada 2026.
“Kita tidak melakukan perubahan anggaran hanya untuk menyesuaikan angka. Kita menyesuaikannya dengan kondisi yang benar-benar terjadi, dengan kemampuan fiskal yang benar-benar tersedia,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tetap harus memastikan pelayanan dasar berjalan, kegiatan yang sedang berlangsung dapat diselesaikan, serta kebutuhan wajib hingga akhir tahun tetap terpenuhi.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Bontang dituntut lebih cermat menentukan prioritas penggunaan anggaran agar sumber daya yang tersedia tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Agu)
