BONTANG — Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dengan tegas meminta data tidak boleh didasari asumsi atau kira-kira.
Pernyataan itu Agus Haris sampaikan dalam agenda peluncuran Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kota Bontang, Selasa 25 November 2025.
Di dalam forum, Agus Haris menyatakan tidak boleh ada data yang tidak sinkron antarinstansi.
Sebab itu lah yang selama ini jadi biang kerok program pemerintah kurang tepat sasaran.
"Mulai hari ini, tidak boleh lagi ada istilah data kira-kira. Semua program pemerintah wajib berbasis data yang akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Agus Haris di hadapan para camat, lurah, dan kepala OPD.
Ketegasan Agus Haris bukan tanpa alasan. la membuka fakta lapangan. Data penting menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti pengangguran, stunting, dan kemiskinan, masih belum terpetakan secara terperinci.
Contohnya data pencari kerja, yang seringkali luput mencantumkan detail status keluarga.
Padahal informasi tersebut penting sekali agar bantuan pemerintah benar-benar menyentuh mereka yang butuh.
Sebagai solusi konkret, Pemkot Bontang kini menyiapkan strategi berbasis data untuk menuntaskan masalah pengangguran pada 2026.
Nantinya, kata Agus Haris, setiap pencari kerja wajib punya kartu kuning dengan data rinci, dan perusahaan wajib melaporkan kebutuhan tenaga kerjanya.
“Ini adalah implementasi nyata agar alur informasi tenaga kerja terhubung jelas,” tegas politisi Gerindra itu.
Selain masalah ekonomi, Agus Haris juga soroti isu kesehatan.
Angka stunting kini berada di 15,7 persen, pemerintah menarget penurunan hingga 14 persen.
Kata Agus Haris, target ini mustahil dicapai tanpa pembaruan data yang valid hingga tingkat RT.
Diketahui, Portal Satu Data Kota Bontang 2025 dirancang sebagai pusat data transparan, yang menampilkan tren 5 tahunan dan dapat diakses publik.
Dengan begitu, Kota Bontang kini melangkah pasti meninggalkan era tumpang tindih menuju era kebijakan yang presisi, efektif, dan profesional. (Adv)
