BONTANG — Pemerintah punya rencana menerapkan kebijakan kerja dari rumah alias Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kabarnya bakal berlaku setelah lebaran, Maret 2026. Dengan skema satu hari dalam sepekan. Langkah ini bertujuan efisiensi BBM hingga 20 persen. Sebab dampak geopolitik global, perang Iran versus Amerika-Israel.
Tapi ada pengecualian bagi sektor pelayanan publik, yang esensial. Presiden Prabowo Subianto, pun sudah meminta anak buahnya mengkaji skenario penerapan kerja ini.
“Kita bersyukur, kita aman, tetapi kita juga harus tetap berupaya mengurangi konsumsi BBM kita," ucap Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat 13 Maret 2026 lalu.
Sejumlah daerah sebenarnya sudah melaksanakan perintah ini. Tapi di Kaltim, khususnya Bontang, baru akan membicarakannya. Sebab baru masuk kerja katanya.
Plt Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah Bontang, Atifah Hanum Widiyarti mengaku sampai saat ini belum menerima surat edaran resmi dari wacana tersebut.
"Kami menunggu itu dan akan kami bahas dulu dengan tim. Jadi kita juga belum tahu apakah kita akan menerapkan atau tidak. Kami menunggu juga arahan dari pimpinan (daerah-red)," jelasnya saat dihubungi Katakaltim, Rabu 25 Maret 2026.
Dia sudah menanyakan ini kepada pimpinan. Tapi belum mendapat informasi jelas. Sebab sebelumnya Pemkot Bontang tidak menerapkan WFH usai cuti lebaran.
"Tadi juga saya sampaikan ke Pak Sekda soal ini, apakah akan? Karena sama seperti WFH sebelum dan sesudah cuti lebaran, Bontang tidak mengambil itu, itu arahan dari pimpinan langsung," bebernya.
Alasan tidak diberlakukan WFH Lebaran, karena Pemkot tak ingin pelayanan masyarakat terganggu dampak kebijakan WFH.
Sekalipun sebenarnya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah keluarkan surat edaran soal ini.
Lebih lanjut, Atifah menambahkan, jika wacana WFH untuk menekan konsumsi BBM diputuskan akan dilaksanakan di Bontang, mungkin tak berlaku bagi ASN secara menyeluruh. Hanya untuk ASN yang tidak terlibat pelayanan langsung.
"Kalau pimpinan mengarahkan itu kita akan ikuti, yang pasti nggak semua jabatan. Apalagi untuk pelayanan langsung seperti di RSUD dan lain sebagainya kan nggak bisa disetop," tukasnya. (Cca)
