Daerah
More
SAMARINDA — Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim, yang disebut sebagai respons terhadap krisis iklim, kembali disoroti XR Bunga Terung, Jumat (22/11/2024) di Kota Samarinda.
Perwakilan XR Bunga Terung, Winda, mengklaim bahwa IKN akan menjadi “kota rimba” yang berkelanjutan dan ramah iklim tidak sejalan dengan kenyataan yang dihadapi Kaltim.
Baca Juga: 
Pemerintah Kerjasama UGM Canangkan Kawasan Wanagama Nusantara di IKN
Dalam keterangan XR Bunga Terung, mereka menceritakan pidato Presiden Prabowo di depan pemimpin negara G20 yang mengikuti Konperensi Tingkat Tinggi di Rio de Jeneiro, Brasil.
Baca Juga: 
Persiapan Pemilu 2024, Akmal Malik: Gunakan Hak Pilih Anda
Prabowo dalam kesempatan itu menegaskan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim dipengaruhi oleh perubahan iklim yang berdampak pada Jakarta.
Digambarkan sebagai Kota Rimba, sponge city dan sebutan bernuansa hijau lainnya, IKN dibayangkan akan menjadi contoh ideal dari kota yang berkelanjutan dan ramah iklim.
Faktanya, Kaltim sendiri, walau kerap disebut sebagai Heart of Borneo, bukanlah wilayah yang tuna masalah dan dampak dari perubahan iklim.
Pernah mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Hijau, sampai saat ini pertumbuhan ekonomi di Kaltim masih ditopang oleh industri ekstraktif, baik yang mengektraksi mineral dan batubara maupun mengekstraksi hutan.
“Walau menjadi pionir penerima dana karbon, namun skema perdagangkan karbon tidak secara nyata menjawab akar masalah krisis iklim,” tegas Winda.
Pemanfaatan dana karbon tidak secara langsung menghambat rakusnya ekstraksi dan konsumsi bahan bakar fosil.
Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini juga tak memberi harapan munculnya kepala daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk melahirkan solusi krisis iklim dari daerah.
Para calon kepala daerah lebih memilih mengobral janji populis untuk mendulang suara dari pemilih. Persoalan lingkungan dan krisis iklim menjadi isu pinggiran tanpa gagasan yang jelas.
Soal lingkungan dan krisis iklim, calon kepala daerah lebih mengandalkan kebijakan pemerintah nasional serta sumber daya finansial bantuan luar negeri.
Dalam amatan XR Bunga Terung para calon kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Kaltim, masih terjebak dalam isu-isu populis seperti infrastruktur, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, lapangan kerja dan lainnya.
“Padahal dampak perubahan iklim untuk Kaltim sudah nyata seperti kejadian banjir, kekeringan panjang dan kenaikan suhu panas yang menyebabkan masyarakat menjadi lebih boros energi untuk mendinginkan badan,” tuturnya.
Oleh karena itu, XR Bunga Terung menyatakan sikap dan seruan sebagai berikut:
Pertama, mereka akan terus bersuara dan mengajak publik untuk menyerukan ihwal krisis lingkungan dan dampak krisis iklim di Kaltim.
Agar siapapun yang terpilih baik sebagai gubernur, bupati maupun walikota tidak larut dalam paradigma pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada industri ekstraksi.
Industri yang dalam prakteknya kerap bersandar pada dukungan kekuasaan dan perlindungan aparat penegak hukum padahal kerap menyengsarakan rakyat.
Kedua, mereka juga akan terus berteriak lantang untuk menantang para calon yang terpilih agar berani mengambil langkah nyata dalam mencari solusi atas krisis iklim yang berbasis daerah ketimbang membebek kebijakan nasional yang lebih berfokus pada diplomasi dan perjanjian global.
Ketiga, mereka juga tak akan lelah untuk terus mendesak kepala daerah terpilih untuk menghentikan ekspansi dan investasi yang rakus lahan, untuk melindungi hutan, lahan gambut, wilayah tangkapan air dan badan-badan air alami yang berfungsi menjaga iklim.
“Akhirnya mengingat ancaman krisis iklim sudah semakin nyata dan dampaknya telah dirasakan oleh masyarakat, XR Bunga Terung juga menuntut agar kebijakan atau solusi atas krisis iklim berfokus pada keadilan iklim bagi masyarakat,” jelasnya.
“Ketimpangan akses terhadap sumberdaya alam telah membuat masyarakat tidak mempunyai ketahanan terhadap perubahan iklim. Tanpa keadilan iklim kebijakan iklim hanya akan menjadi komoditas yang menguntungkan segelintir kelompok atau orang tertentu,” tutupnya. (*)
