Bontang – Pembahasan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang tahun anggaran 2026 dari sektor pajak dan retribusi daerah turut menyinggung persoalan data masyarakat serta kesiapan kota menghadapi pertumbuhan industri.
Dalam rapat kerja (raker) DPRD Kota Bontang, Senin (22/6/2026), Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menyoroti pentingnya penataan data masyarakat agar program pemerintah dapat tepat sasaran.
Menurutnya, masyarakat yang masuk kategori miskin harus benar-benar tercatat dalam sistem pendataan, termasuk mereka yang memiliki kondisi ekonomi sulit meski tinggal di atas lahan sendiri.
“Supaya kalau misalnya dia masuk dalam kategori data miskin, mesti masuk. Karena kadang ada yang tidak mau didata karena persoalan rumah atau tanahnya. Padahal kondisi ekonominya memang perlu diperhatikan,” ujarnya.
Heri menilai, persoalan pendataan menjadi salah satu dasar penting agar kebijakan pemerintah tidak salah sasaran. Ia menekankan, status kepemilikan aset tidak selalu menggambarkan kondisi kesejahteraan seseorang.
Selain itu, ia juga mengingatkan Bontang sebagai kota industri harus mulai mempersiapkan kebutuhan hunian bagi masyarakat pendatang yang datang untuk bekerja.
“Sebagai kota industri, ke depan pasti akan ada orang-orang dari luar daerah datang ke sini untuk bekerja. Ini juga menjadi landasan agar kita memikirkan penyediaan hunian, salah satunya rumah susun,” jelasnya.
Menurut Heri, pembangunan rusun dapat menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk akibat perkembangan industri, sekaligus mendukung tata kota yang lebih tertata.
Ia berharap pemerintah dapat menjadikan persoalan data masyarakat dan kebutuhan hunian sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Bontang ke depan, sejalan dengan arah kota industri yang berkelanjutan.(Adv)
