10 Catatan Penting dalam Konferensi Pers Neni Moerniaeni dan Agus Haris

BONTANG — Pembaca budiman, katakaltim.com akan merampingkan informasi dan ide dari konferensi pers yang digelar pasangan calon (paslon) Neni-Agus Haris di halaman kantor KPU Bontang, Rabu (28/8) lalu.

Konferensi pers Neni-Agus Haris (aset:Agu/katakaltim)

Tulisan ini merupakan selayang pandang perspektif paslon Neni-Agus Haris menyangkut apa yang nanti akan dilakukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang, berikut sejumput kritikannya terhadap kebijakan dan kinerja pemerintahan Kota Bontang saat ini.

Baca Juga: Kerukunan Keluarga Manggarai Bontang Deklarasi Dukung Paslon Nomor 4

Konferensi Pers Neni-Agus Haris

Baca Juga: Dinkes Bontang Minta Penyedia Makanan Punya Izin SLHS dan Ekatalog

Mengawali pembicaraannya, Neni Moerniaeni menyampaikan tidak sedikit warga mengeluhkan masalah dunia pendidikan, kesehatan, berikut infrastruktur, lingkungan, ekonomi, bahkan secara umum permintaan masyarakat agar kesejahteraan secara menyeluruh kembali dihadirkan di Kota Bontang.

Neni kemudian menyampiakan visi dan misinya. Visinya mewujudkan Kota Bontang jadi Kota Jasa dan Kota Industri. Bukan hanya hari ini, Bontang harus jadi Kota Jasa dan Industri yang maju berkelanjutan dengan ekonomi dinamis dan tangguh.

“Itu untuk mewujudkan masyarakat Bontang yang sejahtera sebagai serambi atau penyangga IKN yang dijabarkan lewat misi,” ucap Neni—sapaan akrabnya.

Di dalam misinya mengerucut aneka program. Misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Tampaknya kedua sektor ini yang menjadi sorotan dia, bahkan, dapat dikatakan sebagai skala prioritas pasangan dengan tagline “BERBENAH” itu.

1. Stunting di Kota Bontang

Dirinya mencontohkan stunting di Kota Bontang yang angkanya masih sangat tinggi. Bahkan, naasnya, menduduki peringkat satu se-Kalimantan Timur. Padahal target pemerintah pusat secara nasional menunjukkan untuk tahun 2024 harus menyentuh angka 14 persen. Fatalnya saat ini Bontang meraih angka 21 persen.

“Ini PR kita,” kata Neni.

Dia mengatakan salah satu upaya jitu dalam mencegah kenaikan angka stunting adalah sanitation for all people. Maksudnya sanitasi untuk seluruh masyarakat Kota Bontang. Bahkan harus mencapai 100 persen.

2. Air Bersih dan BABS

Neni tidak luput menyinggung masalah cakupan air bersih domestik yang saat ini baru mencapai 60 persen di Kota Bontang. Kemudian Neni mempertanyakan, bahkan tampak heran, “Bagaimana kita mau menyelesaikan masalah stunting jika sanitasi kita jelek?”

Masalah kesehatan lainnya adalah buang air besar sembarangan (BABS) yang tak kunjung-kunjung dibereskan. Padahal di antara penyebab stunting antara lain sanitasi yang jelek, gizi yang buruk, dan penyakit yang kronis. Ini semua saling berkaitan kata Neni.

“Ini lah permasalahan kita depan mata. Kalau bisa kita zero (nol) angka stunting. Angka kematian ibu, zero. Angka kematian anak, zero. Ini semua berkaitan,” katanya meyakinkan.

3. Masalah Kesehatan Lain

Tidak kalah penting kata Neni masalah kesehatan lainnya adalah Infeksi saluran pernapasan atas atau Ispa. Masalah HIV-AIDS, yang selama tahun 2023, Kota Bontang mencetak angka 130 kasus, cukup fantastis.

“Masalah lainnya adalah hepatitis B dan Sifilis. Ini juga kasusnya tidak bisa kita biarkan,” ungkapnya.

Karena itu Neni menegaskan dan meminta bahwa untuk membangun sebuah daerah tidak bisa parsial atau satu persatu. Tetapi harus holisitik, menyeluruh, di mana setiap sektor wajib diperhatikan, mengingat semua sektor punya keterkaitan.

“Jadi kita membangun Kota Bontang ini tidak secara parsial tapi holistik,” ucapnya.

4. Kebutuhan Rumah Sakit di Kawasan Industri Bonles

Belum lagi rumah sakit umum. Dia mau kedepannya cakupan layanan harus menggunakan kelas rawat inap standar (RIS). Rumah sakit umum akan dijadikan sebagai rumah sakit tipe B plus. Di mana, salah satunya akan dibangun ruang rawat inap, isolasi, operasi, ICU, ruang tunggu pasien.

Neni juga menyampaikan saat dia menjabat sebagai Wali Kota Bontang, sudah membangun rumah sakit tipe D. Apalagi di Sekambing, Bontang Lestari (Bonles), sudah menjadi kawasan ekonomi baru.

“Itu kawasan industri, yang memang kebutuhan mendesak salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Jadi rumah sakit akan kita benahi,” tegas dia.

Tak sampai di situ, tenaga kesehatannya juga akan difasilitasi mengikuti jenjang-jenjang pendidikan lebih tinggi. Mengingat sekarang ini Kota Bontang sebagai penyangga IKN, dan harus berubah menjadi kota besar berikut SDM-nya juga harus mampu berkompetisi.

5. Pembangunan Jalan Lingkar

Pembangunan jalan lingkar tak kalah penting bagi Neni. Politisi Golkar itu menyampaikan komitmennya membangun proyek besar ini. Mulai dari Lok Tuan, Selambai, Bontang Kuala, Tanjung Limau, sampai ke Berbas Pantai, semuanya akan terintegrasi.

Disayangkannya, bahkan Berbas Pantai sendiri, kantor kelurahannya belum ada atau belum memadai. Karena itu dia menilai terlalu banyak distorsi (penyimpangan) yang ke depannya harus dibenahi.

Curahan pikiran Neni pun semakin tampak. Saat dia menyampaikan dalam kepemimpinannya, APBD tertatih-tatih. Bahkan devisit. Pun ekonomi sulit, dia berhasil membangun jargas 13 ribu sambungan. Termasuk memberikan baju, buku, tas, secara gratis.

“Nah inilah yang diinginkan masyarakat. Mengapa saya harus kembali lagi, karena warga meminta saya, mereka merindukan saya,” ungkapnya.

6. Angka Pengangguran

Saat ini angka pengangguran di Kota Bontang tertinggi di Kalimantan Timur, mencapai 7,4 persen. Neni tampak begitu heran karena postur APBD Bontang yang cukup besar, yang sebelumnya menembus Rp2 triliun lebih, hingga mencapai angka Rp3 triliun lebih baru-baru ini, malah menyisakan persoalan yang tidak kecil.

Menurut Neni, kenyataan semacam ini tidak bisa diwajarkan. Mengingat beberapa daerah lain yang APBD-nya kisaran Rp1 triliun lebih, namun angka penganggurannya hanya 1 sampai 4 sekian persen. Terlebih Kota Bontang hanya wilayah yang kecil.

“Bontang malah penganggurannya 7 koma sekian,” katanya.

7. Krisis Iklim

Neni menyebut Kota Bontang masuk dalam salah satu daerah dengan suhu panas yang tinggi. Bahkan, disayangkannya ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Taman ini hanya menyentuh angka di bahwa 15 persen.

Padahal, menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, standar RTH di tiap-tiap kota minimal 30 persen dari luas wilayah. Untuk itu dia meminta secara tegas pemerintah memerhatikan lingkungan. Harus ramah lingkungan.

“Sebagai pemerintah, kita harus ramah terhadap lingkungan. RTH kita masih di bawah 15 persen, yang seharusnya menurut Undang-undang 30 persen,” katanya.

Neni mengatakan isu perubahan iklim (Climate change) dalam hal ini Krisis Iklim, pemanasan Global, merupakan fenomena tidak terhindarkan di tengah menjamurnya industri. Untuk itu penetapan Bontang sebagai Kota Industri menjadi tantangan Pemkot menelurkan kebijakan ramah lingkungan, dan mengupayakan RTH sesuai regulasi.

"Bontang termasuk Kota yang terpanas di dunia. Jadi memang saat ini terjadi pemanasan global yang tidak bisa kita hindari, ini juga karena banyaknya industri," ucapnya.

8. Pendidikan Memanusiakan Manusia

Neni menerangkan postur APBD saat ini mencapai Rp3,3 triliun. Dalam UU, dana pendidikan diambil dari APBD sebanyak 20 persen. Itu artinya akan ada Rp660 miliar dana pendidikan.

Untuk itu Neni meminta dana pendidikan ini dianggap sebagai investasi dan bukan biaya. Karena menurutnya pendidikan merupakan investasi luar biasa dan jangka panjang. Pendidikan juga merupakan upaya dalam memanusiakan manusia.

“Tapi bicara pendidikan adalah memanusiakan manusia. Kita tidak boleh bicara biaya pendidikan. Tapi investasi pendidikan. Ini untuk anak-anak kita. Jangan pelit!,” tegasnya.

Neni lebih jauh membandingkan biaya operasional sekolah saat ini. Dulu waktu dia jadi Wali Kota, anak SD bisa dapat sampai Rp950 ribu. Kemudian untuk SMP Rp1,1 juta.

”Kita kalikan, masa nggak berubah? Harusnya kan berubah jadi kisaran Rp5 juta (saat ini-red),” jelasnya.

Karena itu Neni meminta secara tegas agar pemerintah daerah betul-betul memahami secara menyeluruh apa keingingan masyarakatnya.

9. Santunan untuk Janda dan Lansia

Neni juga menyampaikan bahwa dia punya program memberikan Rp300 ribu sampai Rp500 ribu dalam satu bulan kepada janda dan lansia. Neni meyakini perhitungan ini sangat bisa dilakukan (realistis) dan sangat cukup dengan postur anggaran yang begitu besar saat ini.

“Saya sudah hitung. Ini realistis. Kita hitung sekitar Rp48 miliar, hanya 0 koma sekian persen dari APBD 3 triliun lebih itu,” terangnya.

10. SPM dan IPM

Politisi Golkar itu membeberkan, kecilnya Kota Bontang tidak menjadikan wilayah ini memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang baik. Bahkan, kota dengan julukan Taman ini dilampaui oleh Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang jumlah APBD-nya hampir sama dengan Bontang.

“Belum lagi SPM. Bontang ini kecil tapi tertinggal ketimbang Mahulu. Mahulu masih di atas SPM-nya. Termasuk kita di Bontang ketertinggalan pendidikan,” ungkapnya.

Terlebih Human Development Indekx atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang berada di posisi terakhir dari 3 Kota se-Kalimantan Timur. Di mana, untuk tahun 2023, Kota Bontang meraih angka 81,56. Balikpapan 81,66. Dan Samarinda 82,32.

“Waktu saya masih jadi Wali Kota, itu (IPM) tertinggi, lebih tinggi dari Kota Samarinda dan Balikpapan. Tapi saat ini nomor tiga. Ini yang harus kita benahi,” imbuhnya.

Tentu saja setiap paslon kepala daerah punya banyak program yang dirumuskannya, tak kecuali kritikan mereka terhadap pemerintahan yang kini tengah berlangsung.

Namun demikian, poin-poin penting ini lah yang tercatat dan tersimpul dalam diskusi redaksi katakaltim.com. Selanjutnya, kepada para pembaca budiman, akan kami sajikan selayang pandang pemikiran paslon lainnya, antara lain Basri-Dhihin, Sutomo-Nasrullah, dan Najirah-Aswar. (*)

Noted: Sekali lagi, ini adalah catatan redaksi dalam konferensi pers usai para paslon melakukan pendaftaran calon kepala daerah di KPU Bontang.