PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong percepatan realisasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) beserta fasilitas pendukung Koperasi Nelayan Merah Putih.
Selain mengawal pelaksanaan program yang didukung pemerintah pusat, pemkab juga memastikan kebutuhan infrastruktur dasar di daerah dapat dipenuhi agar kawasan tersebut siap beroperasi.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, mengatakan perkembangan program KNMP terus dipantau melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu tahapan yang sedang berjalan ialah penyelesaian dokumen lingkungan, khususnya terkait pengelolaan dan pembuangan air limbah.
“Progres KNMP terus berjalan. Terbaru, ada rapat dengan DLH bersama Dinas Perikanan soal dokumen lingkungan, khususnya mengenai limbah,” kata Waris, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, penyelesaian dokumen lingkungan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kawasan tersebut sebelum fasilitasnya dimanfaatkan secara optimal.
Pemerintah daerah berupaya memastikan setiap kebutuhan teknis yang menjadi tanggung jawab daerah dapat disiapkan sesuai tahapan pelaksanaan program.
Waris menjelaskan, dukungan pemerintah kabupaten terutama diarahkan pada penyediaan fasilitas penunjang, seperti pasokan air bersih dan jaringan listrik.
Kedua kebutuhan tersebut menjadi bagian dari infrastruktur dasar yang diperlukan untuk mendukung aktivitas di kawasan nelayan.
“Hanya fasilitas penunjang saja, yaitu air dan mungkin listrik. Tetapi itu sudah disiapkan semua oleh Pemkab,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah juga terus berupaya mengawal realisasi program yang memperoleh dukungan anggaran pemerintah pusat.
Menurutnya, koordinasi diperlukan agar berbagai rencana pembangunan dapat berlanjut hingga tahap pelaksanaan di daerah.
“Pemerintah sudah berusaha maksimal bagaimana penganggaran yang ada di pusat itu segera terealisasi ke daerah. Ya, termasuk KNMP, koperasi desa, terus MBG atau Makan Bergizi Gratis,” ungkap Waris.
Selain KNMP, Pemkab PPU turut mengawal sejumlah program pembangunan lain yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Di antaranya Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) dan sekolah rakyat.
Dalam program-program tersebut, pemerintah daerah juga berperan menyiapkan kebutuhan tertentu, termasuk penyediaan lahan.
Waris menyebutkan, kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting agar program yang direncanakan dapat direalisasikan.
Karena itu, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan di tingkat kabupaten dapat dipenuhi.
“Termasuk SNT atau Sekolah Nasional Terintegrasi serta sekolah rakyat. Meski bersumber dari pusat, soal lahannya disiapkan Pemkab PPU. Alhamdulillah, semuanya menunjukkan perkembangan untuk dapat terealisasi,” ujarnya.
Ia berharap percepatan berbagai program tersebut dapat berjalan seiring dengan kesiapan fasilitas pendukung dan penyelesaian persyaratan teknis.
Khusus untuk KNMP, keberadaan kawasan beserta koperasi nelayan diharapkan mampu menunjang kegiatan usaha perikanan dan membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.
Pemkab PPU pun terus mendorong koordinasi antara perangkat daerah dan pemerintah pusat agar pelaksanaan program berjalan sesuai tahapan serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. (Adv)
