Dibaca
479
kali
Mantan Ketua DPD KNPI Kabupaten Kutai Timur, Lukas Himuq (dok: pribadi)

Alasan yang Memicu Musda DPD KNPI Kutim Versi Lukas Himuq

Penulis : Salsabila
 | Editor : Agu
8 June 2025
Font +
Font -

KUTIM — Daftar dualisme kepengurusan DPD KNPI Kutim bertambah dengan terpilihnya Andi Zulfian menggantikan Lukas Himuq untuk periode 2025-2028, Sabtu 7 Juni 2025, di Sangatta.

Lukas Himuq, salah satu Ketua DPD KNPI periode 2021-2024, mengaku dapat rekomendasi dari DPD KNPI Kaltim untuk melakukan Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII.

"Yang memberikan mandat dari provinsi itu Ketua DPD Cornelius Talar," ungkap Lukas kepada Katakaltim, Minggu 8 Juni 2025.

Baca Juga: Andi Zulfian, didaulat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kutim periode 2025-2028, pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-VIII, Sabtu 7 Juni 2025. (Dok: Caca/katakaltim)DPD KNPI Kutim Dualisme Lagi, Apa Bedanya?

Ia menuturkan, alasan yang mendasari Musda tersebut dilakukan. Salah satunya perintah organisasi KNPI yang bersifat struktural.

Baca Juga: Ketua Forum Kewirausahaan Pemuda Kutai Timur (FKP Kutim), Barry William (dok: caca/katakaltim)FKP Kutim Ajak Generasi Muda Giat Berwirausaha Sejak Dini


Alasan lainnya, kepengurusan KNPI Kutim yang belum lama ini dilantik (Kepengurusan Avivurrahman) dinilai tidak mengakomodir semua pemuda.

"Padahal kan mereka sampaikan di media bahwa mereka akan mengakomodir semua. Kita tunggu kok. Sudah berapa bulan setelah itu enggak ada juga," jelasnya.

"Kita tanya teman-teman KNPI-nya Felly, juga tidak ada yang diakomodir," tambah Lukas.

Selain itu, Lukas juga merasa, kepengurusan KNPI Avivurrahman kurang mengikutsertakan pemuda lokal.

"KSB (struktur ketua, sekretaris, bendahara-red) di sana aku lihat enggak ada itu dari orang-orang lokal. Makanya kita adakan Musda," ujar Lukas.

Diketahui, sebelumnya, dualisme kepengurusan di Kutim dinilai berdampak pada rumitnya penyaluran APBD Kutim ke KNPI.

Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi. Karena itu dia meminta kepengurusan KNPI tetap tunggal.

Mahyunadi waktu itu bahkan menyeru lebih baik tidak ada KNPI di Kutim ketimbang kembali dualisme.

Menanggapi itu, Lukas menegaskan pemerintah tidak punya kewenangan membatasi organisasi KNPI.

"Kalau soal anggaran itu hak pemerintah, tapi saya rasa mungkin Wabup salah penafsiran tentang organisasi KNPI. Enggak boleh kita melarang, karena UU mengizinkan organisasi itu,” terangnya.

Lebih jauh, Lukas menegaskan bahwa kepengurusan KNPI di tangan Andi Zulfian, ingin mengembalikan marwah KNPI yang kritis terhadap pemerintah.

"Sebagaimana tema yang kita buat dalam Musda VIII, Peta Jalan Baru Pemuda Kutim Sebagai Mitra Kritis Pemerintah," pungkasnya. (Cca)

Font +
Font -
# ePaper
Lebih Banyak >