Daerah
More
BONTANG, katakaltim.com — Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyayangkan pernyataan calon Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi terkait Kampung Sidrap yang melulu jadi jualan politik.
Andi Faiz—begitu sapaan akrabnya—melayangkan kritik kepada Hadi. Mestinya, Hadi tidak mengenduskan pernyataan itu ke telinga publik.
Alasannya, menurut Andi Faiz, bahwa orang yang kali pertama memperjuangkan Kampung Sidrap adalah “kolega” Hadi dalam politik, yaitu Isran Noor.
Baca Juga: 
Andi Faiz Bantah Pernyataan Ketua DPRD Kutim Soal Kampung Sidrap
Bahkan, di masa dia bersama Isran, Kampung Sidrap ini diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga: 
Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam Soroti Jaringan Pipa PDAM
“Ini sangat disayangkan karena pak Hadi itu satu kesatuan dengan pak Isran Noor yang kemarin memfasilitasi kita,” ucap Andi Faiz kepada awak media, Kamis (17/10/2024) di Sekambing.
Ditegaskannya, apabila ini merupakan jualan politik, maka Isran Noor sebagai inisiator dan fasilitator pembahasan masalah kampung Sidrap, juga adalah orang yang mempolitisasi Kampung Sidrap.
“Jadi, tidak baik lah kalau ini dibilang jualan politik. Berarti (perjuangan) pak Isran dan pak Hadi kemarin jualan politik dong?,” cecarnya.
Lebih jauh politisi Golkar itu menerangkan perjalanan panjang masalah Kampung Sidrap, termasuk kebutuhan dasar masyarakat di sana, baik di bidang kesehatan dan infrastruktur dasar, sudah merupakan bukti logis bahwa Bontang memperjuangkan ini karena alasan kemanusiaan.
Apalagi, sumber daya alam di wilayah itu dapat dikatakan sangat sedikit. Dan jika Bontang ingin mengambil kampung tersebut, tentu saja menggunakan anggaran dan mengikis APBD.
Lalu, tanya Andi Faiz, alasan apa yang menjadikan persolan Kampung Sidrap ini menjadi jualan politik? Padahal ini murni adalah keinginan masyarakat sekaligus kewajiban Pemkot dan DPRD Bontang membantu warga di sana.
“Lalu, ini lantas disebut jualan politik, ini kan sangat disayangkan. Justru berpikirnya tidak logis. Ini murni kewajiban kita dari DPR, karena sebagian masyarakat di sana memberikan hak pilihnya kepada kita,” pungkas Andi Faiz.
Sebelumnya Hadi Mulyadi mengatakan problem ini mencuat saat momentum politik. Pernyataan itu disampaikannya usai berkampanye di Bontang Kuala, Rabu (16/10/2024) kemarin.
“Ahh itu dari dulu, ributnya kalau mau pemilu Kalau saya, jajak pendapat aja. Masyarakatnya mau di mana. Itu sudah,” ucapnya kepada awak media.
Hadi menyampaikan di era dia, masalah ini sudah sampai ke Kemendagri. Bahkan sudah berlanjut ke MK. Pun demikian, masih belum ada keputusan sama sekali.
“Kan sudah ke tingkat Kemeterian zaman saya. Sampai sekarang, pusat pun tidak memberikan keputusan. Saya itu aja, silahkan jajak pendapat, yang menang itu yang paling adil,” imbuhnya. (*)
