SAMARINDA — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekda Kaltim), Sri Wahyuni, mengungkapkan kondisi ekonomi di Kaltim sedang melambat. Namun keuangan fiskal cenderung kuat.
Ia mengklaim pertumbuhan ekonomi Kaltim tidak bergantung sepenuhnya pada dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Pasca pemangkasan dana TKD, kata Sri, kapasitas fiskal Kaltim masih stabil, karena ditopang oleh PDRB yang meningkat.
“Kondisi ekonomi kita memang jadinya melambat ya, kalau pertumbuhan ekonomi Kaltim ini sudah 2,5 karena PDRB nya sudah tinggi,” ucapnya di Kantor DPRD Kaltim, Senin (22/6/2026).
Ia memberi perbandingan kondisi fiskal Provinsi Kaltim dengan Provinsi Maluku.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak menjadi faktor tunggal yang mencerminkan kondisi fiskal daerah.
Kalimantan Timur, sebut Sri, masih lebih baik dibandingkan Provinsi Maluku.
“Maluku misalnya, itu pertumbuhan ekonominya tinggi tapi kapasitas fiskalnya rendah. Kaltim, pertumbuhan ekonominya tidak sebesar Maluku tapi kapasitas fiskalnya kuat,” jelas Sri.
Sri menyimpulkan, kondisi keuangan Kaltim lebih mandiri meskipun APBD 2026 dipangkas cukup besar, hingga 7 Triliun.
“Jadi pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya faktor, tapi dari sisi kekuatan PAD,” jelasnya.
Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai sekitar Rp5 triliun atau sekitar 36 persen dari target pendapatan daerah.
"Pendapatan kita 5 sekian, baru 36 persen di pertengahan Juni ini," ucap Sri.
Selain itu, di tengah tekanan fiskal, Sri memastikan sejumlah program prioritas tetap dijalankan, termasuk Program Gratispol.
"Gratispol tetap menjadi prioritas. Jadi jangan khawatir, teman-teman yang lagi kuliah, sekolah Gratispol itu tetap menjadi perhatian," pungkasnya. (Deni)
