KALTIM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) pastikan Program Internet Desa Gratispol tetap berlanjut pada 2026.
Namun, keterbatasan fiskal membuat realisasi program hanya menyentuh beberapa wilayah.
Pemprov Kaltim memilih menggeser fokus kebijakan. Prioritaskan desa-desa yang hingga kini belum punya akses internet sama sekali.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan desa yang lokasinya dekat kawasan perkotaan dan sudah menikmati jaringan stabil sementara waktu bukan prioritas utama.
"Sesuai arahan Pak Gubernur, pemasangan internet pada 2026 diprioritaskan untuk desa-desa yang benar-benar belum ada internetnya," ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 6 Januari 2026.
Kebutuhan anggaran ideal program Internet Desa Gratispol setiap tahun sebetulnya berada di angka belasan hingga puluhan miliar rupiah.
Namun, kemampuan APBD 2026 hanya dapat menutup sebagian dari kebutuhan tersebut. Sehingga penajaman sasaran jadi langkah paling rasional (masuk akal).
"Dengan anggaran yang tersedia di 2026, tentu tidak memungkinkan menjangkau seluruh desa sekaligus. Karena itu kita lakukan penajaman sasaran, benar-benar ke desa yang belum terlayani," katanya.
Tahun ini, pengerjaan program dipusatkan ke sejumlah kabupaten, yang secara geografis masih hadapi hambatan besar penyediaan akses telekomunikasi.
Wilayah yang masuk daftar prioritas antara lain Kutai Timur, Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Kabupaten Paser.
Realisasi 2025
Pun ruang fiskal semakin ketat, juru bicara Pemprov Kaltim itu mengatakan capaian Internet Desa Gratispol pada 2025 justru melampaui target.
Diskominfo Kaltim mencatat realisasi pemasangan jaringan internet desa tahun lalu menembus angka di atas rencana yang ditetapkan RPJMD.
"Target RPJMD 2025 itu 716 desa. Realisasinya mencapai 802 desa. Artinya capaian kita sudah sekitar 112 persen dari target," jelas Faisal.
Sepanjang 2025, program tersebut didukung anggaran sebesar Rp8,8 miliar.
Berkat realisasi itu, sebagian besar desa di Kaltim kini telah menikmati akses internet melalui skema Gratispol.
Namun, dari total 841 desa yang ada, masih terdapat 39 desa yang belum tersentuh layanan tersebut.
"Sebagian besar desa yang belum terpasang internet itu terkendala listrik. Jadi bukan semata jaringan," bebernya.
Tantangan Serius
Diskominfo Kaltim mencatat setidaknya ada 125 desa di Kaltim yang belum dialiri listrik secara permanen.
Sehingga proses pemasangan infrastruktur telekomunikasi jauh lebih rumit.
Sebagai solusi, Pemprov Kaltim telah menerapkan berbagai skema alternatif. Agar internet tetap bisa hadir di wilayah tanpa pasokan listrik permanen.
"Listriknya menggunakan sumber alternatif, seperti genset atau panel surya, yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa," ucap Faisal.
Meski begitu, ia menegaskan urusan penyediaan listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3 T) bukan di bawah kewenangan Diskominfo Provinsi.
"Pengadaan listrik di wilayah 3T bukan kewenangan Diskominfo daerah. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," tegasnya.
Dalam aspek teknis, Diskominfo menerapkan pendekatan berbeda sesuai kondisi wilayah.
Desa yang telah memiliki infrastruktur kabel akan menggunakan fiber optik.
Sementara daerah yang sulit dijangkau mengandalkan jaringan nirkabel atau satelit.
"Biayanya juga bervariasi. Untuk fiber optic di wilayah perkotaan sekitar Rp800 ribu sampai Rp900 ribu per bulan. VSAT dengan kuota 500 GB biayanya sekitar Rp3,5 juta per bulan. Sedangkan wireless berkisar Rp1,5 juta hingga Rp3,2 juta per bulan," paparnya.
Dengan pola yang lebih selektif tersebut, Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya agar program Internet Desa Gratispol tetap berjalan efektif meski di tengah tekanan anggaran.
"Dengan kondisi anggaran yang ada, prinsipnya pemerintah tetap berkomitmen memastikan desa-desa yang selama ini benar-benar belum tersentuh internet bisa segera terlayani. Program ini tetap berjalan, hanya polanya yang kita sesuaikan agar tepat sasaran," pungkas Faisal. (Ali)
