KALTIM — Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Bahsul Masail pada Kamis, 11 Desember 2025, bertempat di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda.
Forum ilmiah ini melibatkan para ulama, kiai, akademisi, pondok pesantren, serta perwakilan organisasi masyarakat Islam di Kaltim.
Dalam kesempatan tersebut, DPW Hidayatullah Kalimantan Timur turut hadir sebagai salah satu ormas Islam yang diundang.
Hidayatullah Kaltim diwakili Ustadz Muhammad Yarif Yahya, Ketua Departemen Perkaderan dan Rekrutmen Anggota DPW Hidayatullah Kaltim.
Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Kaltim, H. Khairy Abusyairi, lyang menegaskan pentingnya peran fatwa dalam memberikan arah dan pedoman bagi umat, khususnya di tengah berbagai dinamika sosial yang berkembang.
Dengan tema “Fatwa Sebagai Pijakan Rekayasa Sosial Menuju Peradaban yang Beradab”, forum Bahsul Masail kali ini membahas empat isu aktual yang berdampak langsung pada masyarakat, yaitu:
Kepiting soka, mencakup proses produksi, konsumsi, dan sertifikasi halal.
Alih fungsi dan pembakaran lahan hutan di kawasan khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman.
Praktik parkir liar serta polemik retribusi parkir yang meresahkan masyarakat.
Dan terakhir fenomena ajakan bahwa jumlah Asmaul Husna lebih dari 100 di sebagian majelis taklim.
Seluruh isu tersebut didiskusikan secara mendalam dengan pendekatan fikih, kajian maqasid syariah, serta analisis sosial kontemporer.
Para ulama dan peserta forum memberikan pandangan serta argumentasi ilmiah sebagai bahan pertimbangan bagi rumusan fatwa yang lebih komprehensif dan aplikatif.
Kehadiran Hidayatullah Kaltim dalam forum ini menegaskan komitmen organisasi terus berpartisipasi dalam proses penguatan literasi keagamaan, menjaga kemaslahatan umat.
“Dan mendorong hadirnya fatwa yang membangun peradaban yang beradab,” ucap Muhammad Yarif Yahya. (Ali)
