KUBAR - DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait penertiban solar subsidi yang belakangan mengalami kelangkaan hingga menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
RDP digelar di Kantor DPRD Kubar, Rabu 13 Mei 2025, itu melibatkan Polres Kubar, Kodim 0912/Kbr, Disperindagkop dan UKM, Kejari Kubar, Bagian Ekonomi Setdakab Kubar, Aliansi Peduli Masyarakat Sendawar (APMS), pengelola SPBU dan APMS.
Rapat dibuka Wakil Ketua II DPRD Kubar, Sepe dan dipimpin Anggota DPRD Kubar, Adrianus.
Dalam forum itu, Ketua Aliansi Peduli Masyarakat Sendawar (APMS) Kubar, Darsono Edward, meminta pemerintah mengembalikan ketersediaan Kouta solar subsidi di SPBU maupun APMS seperti semula.
Bahkan, apabila persoalan distribusi BBM subsidi tidak kunjung terselesaikan, pihak aliansi berencana menyurati BPH Migas di Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Adrianus mengatakan pemerintah daerah sebenarnya sudah mengambil langkah awal sebelum RDP digelar.
Langkah itu diantaranya melakukan kordinasi lintas instansi guna menyiapkan pembentukan tim pengawasan distribusi BBM subsidi.
Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, unsur kepolisian, Satpol-PP hingga kejaksaan telah menyatakan kesiapan untuk melakukan pengawasan bersama terhadap distribusi biosolar subsidi di lapangan.
"Artinya tinggal bergerak. Jangan sampai langsung menindak, paling tidak kita tertibkan dulu supaya masyarakat melihat aparat responsif terhadap keadaan yang terjadi," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Adrianus menegaskan penegak hukum harus menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.
Hal itu penting agar tidak menimbulkan dugaan negatif di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan solar subsidi.
"Mari kita bergerak bersama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kita sebagai penyelenggara pemerintah," tegas mantan Petinggi Juaq Asa itu.
Adrianus menegaskan pengawasan distribusi harus diperketat agar penyalurannya tepat sasaran. Ditekankannya, distribusi kuota BBM subsidi harus dilakukan secara jelas dan transparan.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kubar bersama peserta RDP sepakat membentuk Rim Pengawasan untuk mengawasi distribusi BBM subsidi. Konsumen yang membeli BBM subsidi secara berulang kali untuk dijual juga akan ditindak.
Kelangkaan solar subsidi dan melonjaknya harga di tingkat pengecer hingga Rp19 ribu per liter menjadi sorotan utama dalam RDP.
Dewan menilai kondisi itu berdampak langsung terhadap kenaikan harga sembako, bahan bangunan, hingga kebutuhan masyarakat lainnya.
RDP itu juga menyoroti praktik modifikasi tangki kendaraan untuk menampung BBM lebih banyak. SPBU dan APMS diminta tidak melayani kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi atau tidak sesuai standar. (Jantro)
