KALTIM — Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud (Hamas), mengungkapkan Dana Bagi Hasil (DBH) berpotensi terpotong hingga 50 persen.
Menurutnya, ini akan berdampak signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
"Sudah. Dana bagi hasil kita berkemungkinan. Kita menunggu ya. Sambil menunggu surat. Kita lagi mengesahkan perubahan. Kalau tidak ada surat dari Menteri Dalam Negeri atau Menteri Keuangan maka kita tidak ada pemotongan," jelas Hamas, Kamis (4/9/2025).
Ia menambahkan, berdasarkan pembicaraan internal, besar kemungkinan DBH akan dipotong sekitar Rp5 triliun.
"Tapi menurut pembicaraan kami di dalam tadi berkemungkinan dipotong. Jadi ada pemotongan sampai dengan 5 triliun barangkali," ujarnya.
Meski demikian, pemotongan tersebut masih belum pasti. Sebab masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat.
"Pemotongan seluruh Indonesia, bukan hanya Kaltim. Jadi DBH kita akan ada pemotongan 50%. Tapi belum fix karena belum ada surat yang masuk. Tapi kalau ibarat musik, intronya sudah masuk tinggal nadanya aja lagi," tegas Hamas.
Jika pemotongan itu benar terjadi, APBD Kaltim yang semula diperkirakan sebesar Rp21 triliun akan berkurang menjadi sekitar Rp15 triliun.
Kondisi ini mendorong DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan efisiensi anggaran, dan tentu saja program.
"Kita melihat semua program SKPD yang mana yang perlu dilakukan efisiensi ya. Ada yang perlu atau enggak. Jadi kita semua bedah lah ya," tuturnya.
Ia menambahkan, pembahasan masih terus berlangsung dan belum final. "Nanti kalau sudah selesai mungkin di hari Senin kita lihat apakah dilakukan penandatanganan atau kita perlu perpanjangan," katanya.
Pun begitu, Hamas meyakini proses pembahasan perubahan anggaran akan segera rampung sekalipun belum ada surat resmi terkait pemotongan DBH.
"Menurut saya pribadi kalau melihat waktu yang semakin sempit, mungkin kita akan melakukan penandatanganan sepakat untuk perubahan di hari Senin. Kita lihat lah ya, karena masih ada satu hari lagi," pungkasnya. (*)
