KUBAR — Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2027, DBH diperkirakan sebesar Rp2,11 triliun, turun dari Rp2,95 triliun pada 2025.
Penurunan DBH menjadi salah satu tantangan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Selain itu, pemerintah juga menghadapi penurunan investasi dan penyesuaian belanja daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kubar, Frederick Edwin, saat membacakan sambutan pada puncak upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Kutai Barat di Sendawar, Kamis 05 November 2026.
Katanya, kondisi itu mengharuskan pemerintah daerah lebih cermat dalam mengelola keuangan. Penentuan skala prioritas, efektivitas belanja, serta optimalisasi pendapatan asli daerah juga menjadi perhatian.
“Kita harus lebih cermat mengelola keuangan daerah,” ucapnya.
Di sisi lain, struktur perekonomian Kubar masih sangat dipengaruhi sektor pertambangan dan perkebunan, khususnya komoditas batu bara dan kelapa sawit.
Ketergantungan terhadap kedua sektor tersebut membuat perekonomian daerah turut dipengaruhi perubahan kondisi pasar.
Dinamika geopolitik global dan kebijakan pemerintah pusat turut memengaruhi perekonomian Kubar.
Perubahan harga komoditas juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah daerah.
Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, Edwin menegaskan pembangunan harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Setiap program yang dijalankan pemerintah diharapkan memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan secara merata.
“Anggaran harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya. (Adv/T3-Perekonomian)
