Demo Tolak UU TNI, DPRD Balikpapan akan Teruskan Aspirasi ke DPR RI

BALIKPAPAN — Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi unjuk rasa menolak UU TNI di depan Kantor DPRD Balikpapan, Selasa 25 Maret 2025.

Dalam aksinya, massa sempat membakar ban bekas dan spanduk bertuliskan "Tolak Dwifungsi ABRI!. KAWASAN BEBAS MILITER".

Massa aksi ini berasal dari berbagai elemen, seperti mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok Cipayung, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta komunitas masyarakat sipil lainnya.

Mereka menyuarakan penolakan tegas terhadap revisi Undang-Undang TNI yang dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI seperti di era Orde Baru.

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan para demonstran adalah penambahan peran TNI di 16 kementerian.

Massa menilai kebijakan tersebut membuka ruang bagi militer untuk memperluas kekuasaan dalam ranah sipil.

“Ini dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan reformasi yang telah diperjuangkan sejak lama,” ucap salah satu demonstran.

Menanggapi demo tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman mengatakan, pihaknya siap menampung aspirasi masyarakat dan mahasiswa untuk diteruskan ke DPR RI.

“Ini akan kami diskusikan secara internal di DPRD dan selanjutnya akan kami teruskan kepada DPR RI, mengingat keputusan terkait RUU TNI sepenuhnya berada di tangan DPR RI,” ujarnya.

Yono menjelaskan DPRD Kota Balikpapan sendiri berkomitmen menjadi wadah aspirasi rakyat dan akan menggali lebih dalam poin-poin yang menjadi keberatan masyarakat terhadap revisi UU TNI.

“Kami ingin memahami lebih jelas permasalahan yang menjadi keresahan mereka. Saya sudah mendengar ada beberapa pasal yang diperdebatkan, terutama terkait pelibatan TNI di ranah sipil. Ini yang akan kami bawa ke pusat,” jelasnya.

Kata dia, aksi ini menjadi penanda kuat bahwa masyarakat Balikpapan menolak segala bentuk kebijakan yang dinilai dapat mengancam demokrasi.

Para demonstran pun berjanji akan terus mengawal isu ini hingga aspirasi mereka didengar dan diperjuangkan di tingkat nasional.

Dengan bergemanya suara penolakan di berbagai daerah, perhatian kini tertuju pada langkah yang akan diambil DPR RI dalam merespons gelombang protes dari masyarakat. (*)