PENAJAM — Penanganan stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai membutuhkan keterlibatan lintas sektor, tidak hanya melalui intervensi pangan.
Dinas Ketahanan Pangan (DKP) PPU menilai edukasi kepada keluarga, termasuk mengenai pernikahan usia dini, perlu menjadi bagian dari upaya menekan gangguan pertumbuhan anak.
Kepala DKP PPU Mulyono mengatakan, intervensi pangan terhadap balita yang mengalami masalah pertumbuhan harus diikuti pemantauan dan peningkatan kesadaran orang tua.
Bantuan yang diberikan pemerintah perlu dimanfaatkan sesuai peruntukannya agar dapat mendukung kebutuhan anak.
“Intervensi balita kemarin sekitar 180 anak karena terkendala anggaran. Kita terus memantau perkembangannya dan mengingatkan orang tua agar bantuan itu benar-benar diberikan kepada anak yang menjadi sasaran,” ungkapnya.
Lanjutnya, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah.
Koordinasi dengan instansi lain diperlukan untuk memperluas edukasi kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan faktor keluarga yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.
Ia menyebut Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU dan instansi perlu dilibatkan dalam upaya tersebut.
Edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan orang tua dalam membangun keluarga.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus berkolaborasi dengan Kementerian Agama, KB, dan pihak lainnya. Ini juga berkaitan dengan kesadaran orang tua, termasuk ketika menikahkan anak pada usia dini,” kata Mulyono.
Di sisi lain, DKP PPU mencatat angka stunting di daerah tersebut telah mengalami penurunan pada tahun ini.
Meski demikian, masih terdapat dua desa atau kelurahan yang menjadi perhatian dalam upaya pengurangan kasus stunting. Salah satu wilayah yang disebut Mulyono adalah Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam.
Ia berharap penanganan di wilayah yang masih memiliki persoalan stunting dapat terus diperkuat melalui koordinasi antarlembaga dan pemantauan terhadap anak yang membutuhkan intervensi.
Mulyono juga berharap kondisi fiskal daerah pada tahun depan lebih baik sehingga alokasi anggaran DKP dapat ditingkatkan.
Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, program intervensi pangan diharapkan mampu menjangkau lebih banyak balita yang membutuhkan.
Upaya tersebut menempatkan bantuan pangan sebagai salah satu instrumen penanganan, yang perlu berjalan beriringan dengan edukasi keluarga, pemantauan pertumbuhan, dan kerja sama lintas sektor. (Adv)
