PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan akses masyarakat, produktivitas pertanian, dan pemenuhan kebutuhan air bersih.
Sejumlah usulan tersebut disampaikan Bupati PPU Mudyat Noor kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam audiensi di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Menteri PU, Gedung Utama Kantor Kementerian Pekerjaan Umum itu, Mudyat mengusulkan peningkatan dan perbaikan jalan, pembangunan jembatan, pengembangan bendungan, serta pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
Menurut Mudyat, infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk menunjang aktivitas warga sekaligus memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah.
“Ini diperlukan untuk mendukung akses masyarakat, kegiatan pertanian, dan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara,” jelas Mudyat Noor, Kamis (8/10).
Ia mengatakan, posisi PPU yang berdekatan dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat penguatan infrastruktur daerah menjadi salah satu kebutuhan pembangunan yang perlu diperhatikan.
Konektivitas antarkawasan dan ketersediaan layanan dasar dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemkab PPU berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kegiatan pertanian dan distribusi hasil produksi.
Perbaikan jalan dan pembangunan jembatan menjadi bagian dari usulan untuk meningkatkan akses antarkawasan. Sementara itu, pengembangan bendungan dan pemenuhan air bersih diarahkan untuk mendukung kebutuhan sumber daya air di wilayah tersebut.
Namun, usulan tersebut masih membutuhkan tindak lanjut melalui pembahasan teknis agar kebutuhan pembangunan dapat diselaraskan dengan perencanaan pemerintah pusat.
Mudyat menyampaikan apresiasi atas respons Menteri PU terhadap sejumlah usulan yang diajukan pemerintah daerah. Ia menyebut Menteri PU memberikan respons positif terhadap kebutuhan infrastruktur yang disampaikan dalam audiensi.
“Alhamdulillah, Pak Menteri Pekerjaan Umum mendukung dan merespons sejumlah usulan yang kami ajukan, seperti perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, dan pemenuhan air bersih,” ungkapnya.
Meski demikian, respons positif tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh usulan telah memperoleh alokasi anggaran atau kepastian pelaksanaan. Tahapan perencanaan dan pembahasan teknis masih diperlukan untuk menentukan tindak lanjut masing-masing program.
Bupati PPU berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan Kementerian PU berlanjut pada pembahasan yang lebih terperinci. Ia meminta agar kebutuhan pembangunan yang telah disampaikan dapat segera dibahas sehingga berpeluang masuk dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan.
“Saya berharap Kementerian Pekerjaan Umum agar segera membahas dan menindaklanjuti hasil audiensi ini,” harap Mudyat.
Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan untuk memperjuangkan program infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat PPU.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pembangunan wilayah, meningkatkan aksesibilitas, serta mendukung aktivitas ekonomi di kawasan penyangga IKN.
Harapannya, dengan tindak lanjut yang terukur, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak berhenti pada tahap pengajuan, tetapi dapat berlanjut menjadi program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Bagi PPU, keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan oleh banyaknya usulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat, melainkan juga oleh realisasi infrastruktur yang mampu memperbaiki seluruh akses. (Adv)
