BONTANG — Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib, minta pemerintah lebih serius lagi mengurusi mahasiswa Trunajaya.
Pasalnya, ada ratusan mahasiswa yang tidak jelas statusnya. Mereka berharap agar pemerintah menyelesaikan ini.
Pernyataan itu disampaikan Muhammad Sahib setelah mendengar pandangan pihak Pemkot dalam rapat gabungan di DPRD Bontang, Senin 16 Juni 2025.
Ibe, sapaannya, meminta agar Pemkot tidak berpikir ini bukan urusan mereka. Sebab ini adalah masalah yang terjadi di Bontang.
“Kita jangan membawa masalah ini, bahwa ini bukan urusan kita. Kita harus berpikir bahwa jika kejadiannya di Bontang, maka yang harus urus ini adalah Pemkot Bontang,” tegasnya.
Dia meminta agar bagaimana mahasiswa ini mencapai tujuannya. Agar mereka bisa diwisuda dan mencapai cita-citanya.
“Jadi pak Dasuki, ini urusan kita,” ucap Ibe menatap ke Dasuki. “Jadi sekecil apapun pasti ada urusannya Pemkot Bontang di sini. Dan jangan bilang bahwa saya berpikir bapak ini tidak urusi,” sambungnya.
Minta Langsung ke Kementerian
Politisi NasDem itu lebih jauh meminta Pemkot tidak hanya surat-menyurat dengan pihak kementerian.
“Ada hal yang perlu dilakukan Pemkot. Jangan hanya menyurat. Karena surat itu bisa dibalas dan bisa tidak,” tandasnya. “Maka saya minta urusan ini, kalau tidak bisa masuk ke Universitasnya, maka lihat dampak sosialnya,” sambung ibe.
Pernyataan Pemkot
Diberitakan sebelumnya, Mewakili Pemkot, Asisten I, Dasuki, mengaku pemerintah sudah sangat respek atas masalah ini.
“Bu Wali memerintahkan kita untuk koordinasi ke lembaga layanan pendidikan tinggi atau LLDikti,” ucapnya.
Dasuki bilang, LLDikti mengaku kaget. Alasannya, pemerintah daerah ikut campur dengan urusan kampus tersebut.
“Nah saya sampaikan, ini bukan mencampuri urusan manajemen perguruan tinggi, tapi melihat dampak sosialnya,” jelasnya.
Kata dia, setelah berkomunikasi dengan Kementerian, mereka akan menurunkan tim valuasi kinerja perguruan tinggi atau EKPP dalam waktu dekat.
Tapi, kapan tim evaluasi dari pihak Kementerian datang, mereka juga belum mengetahui.
Pihak Yayasan Absen
Dalam rapat tersebut, sangat disayangkan, pihak yayasan tidak hadir dalam rapat. Padahal forum ini dapat meluruskan semua desas-desus ihwal kampus Trunajaya.
“Kami sayangkan pihak Universitas tidak hadir. Padahal forum ini sangat bagus,” jelasnya.
Pada prinsipnya, Dasuki mengaku Pemkot sangat respon dan akan mencoba melakukan upaya sepanjang ada informasi jelas.
“Nah sekarang kita tunggu status Trunajaya ini seperti apa. Apakah sudah putus, atau masih lanjut,” ucapnya. “Termasuk informasi jelasnya jumlah mahasiswa, apa betul 100. Tadi malah ada informasi sekitar 200,” sambungnya.
Skenario Pemkot
Dasuki menyampaikan skenario yang rencananya dipakai menyelamatkan mahasiswa ini adalah membantu supaya mereka meneruskan kuliahnya.
Dan diwisuda di perguruan tinggi yang punya Prodi yang sama, yaitu hukum dan ekonomi.
“Dan itu adanya di Samarinda. Teman-teman sudah pernah ke Untad, dan UMKT,” jelasnya. “Kembali lagi, ini sepenuhnya tanggungjawab 100 persen dari pihak kampus,” sambungnya.
“jadi, kami tidak bisa melanjutkan penjelasan ini, sepanjang informasi statusnya belum jelas. Tapi kalau sudah jelas, maka kami akan melakukan rapat bagaimana seharusnya pemerintah berbuat,” tandasnya.
Tanggapan Inspektorat
Sementara itu Kepala Inspektorat Bontang, Enik Ruswati, mengaku pemerintah sudah berupaya maksimal.
Intinya, pernyataan Inspektorat, hampir sama saja dengan Asisten I Pemkot Bontang.
Dia mengatakan, Wali Kota Bontang, Neni Meorniaeni, sudah meminta agar segera bersurat ke Dirjen Pendidikan Tinggi soal percepatan penyelesaian masalah ini.
Tidak berlangsung lama, Pemkot kemudian bersurat, tertanggal tanggal 11 Mei 2025.
“Kemudian ditindaklanjuti ada surat kembali tanggal 24 Mei untuk mendapatkan informasi dan kejelasan,” tandasnya. “Jadi ini kan urusan pemerintah pusat, kita tidak mencampuri urusan perguruan tinggi. Informasi semua itu ada di pihak Universitas,” jelasnya. (Adv)
